RELUNG.ID – Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan capaian signifikan dengan realisasi fisik mencapai 87,9 persen per 31 Desember 2024. Anggaran yang dikucurkan untuk mendukung pembangunan tersebut mencapai Rp 40,29 triliun, dialokasikan untuk berbagai sektor strategis.
“Hingga akhir 2024, progres fisik IKN telah mencapai 87,9 persen dari total alokasi anggaran tahun tersebut,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Menteri Dody merinci bahwa anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai sektor krusial. Untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), Rp 1,45 triliun digunakan untuk proyek pengendalian banjir di beberapa wilayah penting, seperti DAS Sanggai 1A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sungai Sepaku, Sanggai, Seluang, Tengin, hingga Pamaluan. Selain itu, dilakukan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan Embung KIPP untuk mendukung ketahanan air di kawasan tersebut.
Di sektor Bina Marga, alokasi terbesar mencapai Rp 18,32 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur jalan strategis, termasuk akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder, serta jalan akses menuju Bandara VVIP.
Tak hanya itu, pembangunan jaringan jalan tol yang meliputi beberapa seksi—seperti Seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, hingga 6C-1—juga menjadi prioritas. Proyek strategis lain termasuk Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II dan pengembangan Bandara VVIP.
Sektor Cipta Karya mendapatkan alokasi Rp 12,09 triliun, difokuskan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku beserta jaringan perpipaan pendukung. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di tiga titik strategis KIPP serta Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 1 juga menggunakan anggaran ini.
Selain infrastruktur dasar, dana ini mendukung pembangunan gedung-gedung pemerintahan penting seperti Istana Kepresidenan, Kantor Kemensetneg, Kantor Kementerian PU, Kantor Otorita IKN (OIKN), hingga kawasan prestisius Beranda Nusantara.
Sementara itu, sektor hunian mendapat alokasi Rp 8,43 triliun, yang digunakan untuk membangun berbagai fasilitas tempat tinggal, seperti Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, serta dukungan untuk Dormitory PSSI dan Smart Technology. Tak ketinggalan, pembangunan rumah susun (rusun) untuk ASN, Hankam, hunian vertikal TNI, hingga hunian modular untuk aparat keamanan juga menjadi bagian dari prioritas anggaran.
“Infrastruktur perumahan juga kami siapkan untuk rumah tapak jabatan menteri, hunian Polri, hunian ASN, hingga hunian khusus Paspampres,” tambah Dody.
Dengan capaian hampir 90 persen ini, pemerintah optimis target penyelesaian IKN secara penuh dapat tercapai pada 2025. Fokus ke depan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, fasilitas publik, dan memastikan kelancaran distribusi logistik untuk mendukung kelanjutan proyek ini.
“Pembangunan IKN bukan hanya soal fisik, tetapi simbol komitmen Indonesia untuk menghadirkan kota masa depan yang modern, berkelanjutan, dan inklusif,” pungkas Dody.
IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru yang tidak hanya mencerminkan kemajuan infrastruktur, tetapi juga menciptakan ekosistem ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.[TRA]
