RELUNG.ID- Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak pemanasan global justru memicu kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup masyarakat, serta memperlebar ketimpangan sosial.
Kondisi ini menjadi sorotan dalam diskusi dan pemutaran film “Kutukan Nikel” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama AJI Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Tempo Witness di Ternate, Sabtu (1/2/2025).
Mahmud Ici, jurnalis senior yang kerap meliput isu PSN di Maluku Utara, menyebut PSN sebagai bentuk “penjajahan modern” terhadap masyarakat lokal, terutama di wilayah industri nikel seperti Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Pulau Obi, Halmahera Selatan.
“Tanah masyarakat tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana PSN menjadi bukti nyata penjajahan terhadap rakyat oleh bangsanya sendiri,” ungkap Mahmud.
Menurut Mahmud, aktivitas pertambangan yang masif dan operasional pabrik seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Weda serta Harita Nickel di Pulau Obi telah menyebabkan kerusakan multidimensi.
Tidak hanya lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial budaya, ketimpangan ekonomi, dan kesehatan masyarakat lingkar tambang terdampak secara signifikan.
Direktur Walhi Maluku Utara, Faizal Ratuela, menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi PSN menghadapi ancaman “kiamat ekologis.” Faizal mendesak negara melakukan evaluasi menyeluruh dan memberlakukan moratorium perizinan pertambangan untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut.
“Jika tidak dilakukan moratorium, bencana ekologi akan terjadi secara besar-besaran karena beban daya tampung wilayah sudah tidak mendukung,” tegas Faizal.
Sementara, Prof. M. Aris, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, menilai perencanaan PSN di Maluku Utara sebagai kegagalan besar.
Ia menyoroti dampak buruk terhadap ekosistem laut di wilayah yang selama ini menjadi lumbung ikan nasional.
“Hasil riset menunjukkan degradasi pesisir di Weda sudah sangat masif. Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang di kawasan tersebut telah mengalami kepunahan,” ungkapnya.
Sedangkan Sekretaris Bappeda Maluku Utara, Herifal Naly Thomas, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa mandiri di sekitar PSN. Program ini akan dijalankan selama enam bulan dengan anggaran Rp 1 miliar per desa.
“Kami tetap mendukung PSN, tetapi juga fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui program-program desa mandiri,” ujar Herifal.
Sementara itu, anggota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, mengakui adanya dampak buruk lingkungan akibat PSN. Namun, ia juga menyoroti kontribusi PSN terhadap anggaran daerah, termasuk dana transfer ke daerah sebesar Rp 2,4 triliun.[YKP]
