RELUNG.ID — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengungkapkan bahwa alokasi kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLA) yang diterima Provinsi Sumsel dari pemerintah pusat masih belum mencukupi kebutuhan daerah, terutama untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara maksimal.
Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang tengah melakukan reses di Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Rabu (9/4/2025).
“Sumsel memang mendapat jatah OPLA seluas 106.357 hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Tapi jumlah ini belum cukup, khususnya untuk mendukung DPA yang mencakup 50 ribu hektar,” ujar Herman Deru di hadapan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman dan rombongan.
Menurutnya, Kabupaten Banyuasin memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung padi nasional dengan intensitas panen hingga tiga kali setahun. Namun, keterbatasan infrastruktur irigasi masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi lahan pertanian.
“Saat ini kita baru mampu menyediakan saluran tersier seperti pembersihan saluran cacing. Untuk saluran sekunder dan primer masih terkendala. Kalau OPLA ini bisa ditangani langsung oleh Balai Besar atau Dirjen, kita bisa mendekati 300 ribu hektar luas panen,” imbuhnya.
Herman Deru menegaskan bahwa program OPLA sangat dirasakan manfaatnya oleh petani. Lahan yang semula kurang produktif dapat dihidupkan kembali, sekaligus menegaskan kehadiran pemerintah di tengah kesulitan petani.
“Pada 2018 kita di peringkat 8, kini sudah naik ke peringkat 5 secara nasional. Target kita masuk tiga besar nasional, dengan dukungan pusat tentu ini bukan hal yang mustahil,” ucapnya optimistis.
Adapun proyek OPLA tahun 2025 di Sumsel tersebar di sembilan kabupaten, termasuk Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Musi Banyuasin. Di Banyuasin, kegiatan OPLA dipusatkan di Desa Sri Menanti seluas 640 hektar.
Senada dengan Gubernur, Bupati Banyuasin Askolani menegaskan bahwa wilayahnya sangat potensial di sektor pertanian.
Dengan luas lahan pertanian mencapai 199.684 hektar, tahun ini Banyuasin mampu memanen 129.880 hektar dengan total produksi mencapai 649.400 ton gabah.
Namun demikian, sejumlah kendala masih dihadapi seperti kebutuhan tanggul, saluran irigasi primer, serta akses jalan dan alat mesin pertanian (alsintan).
“Kalau infrastruktur ini bisa dipenuhi, Banyuasin siap menjadi penyokong pangan nasional,” tegas Askolani.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan kebutuhan petani Banyuasin melalui mitra-mitra kerja di kementerian terkait.
“Tahun 2025 harus jadi momentum optimalisasi lahan secara maksimal. Saluran primer, sekunder, tersier akan kami bantu. Ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo tentang swasembada pangan,” tandasnya. (KPB)
