RELUNG.ID-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang menghadapi persoalan serius terkait overkapasitas. Dari kapasitas ideal sebanyak 500 orang, saat ini lapas tersebut menampung lebih dari 1.500 narapidana—tiga kali lipat dari jumlah yang seharusnya.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih, saat audiensi dengan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, pada Kamis (10/7/2025) di Ruang Rapat II Setda Kota Palembang.
“Satu kamar yang seharusnya untuk enam orang, sekarang harus diisi 12 orang. Ini tentu berdampak pada kondisi fisik dan psikologis para warga binaan,” ujar Pithra.
Menurutnya, sebagian besar penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika, dengan persentase mencapai 60 persen. Yang memprihatinkan, mayoritas dari mereka merupakan pengguna, bukan pengedar.
“Seharusnya, sesuai undang-undang, pengguna narkoba diarahkan ke rehabilitasi, bukan ke pemasyarakatan. Kami sangat berharap ada perubahan pendekatan, agar lapas tidak terus dibebani,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan rehabilitasi sebagai langkah konkret untuk menekan angka kriminalitas sekaligus memperbaiki sistem pemasyarakatan.
“Kami siap bersinergi dengan pihak Lapas dan instansi terkait untuk mencari solusi bersama. Pembinaan narapidana yang baik bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tapi juga upaya pencegahan kejahatan ke depan,” kata Prima.
Ia menilai bahwa penyelesaian masalah overkapasitas membutuhkan pendekatan lintas sektor, termasuk reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas sarana prasarana pemasyarakatan.
Selain itu, program pembinaan narapidana juga akan terus diperkuat melalui pelatihan keterampilan kerja, kegiatan keagamaan, serta dukungan psikososial.
Pithra menegaskan, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas fisik, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi dari semua pihak.
“Kondisi saat ini tidak ideal, namun kami tidak menyerah. Dengan dukungan pemerintah daerah dan stakeholder lain, kami optimis bisa menciptakan pembinaan yang lebih manusiawi dan bermartabat,” tutupnya.[DSK]
