RELUNG.ID — Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. M. Toha, menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Kamis (10/7/2025).
Rapat yang diinisiasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK ini menghadirkan kepala daerah dari tujuh provinsi, termasuk Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Jawa Barat.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan.
“Jika integritas menjadi prinsip utama dan sinergi terus terjalin, maka impian Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045 bisa kita wujudkan,” ujar Johanis.
Menanggapi hal itu, Bupati Toha menyatakan bahwa Pemkab Muba di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Rohman, terus memperkuat pengawasan internal dan membangun sistem yang transparan serta akuntabel.
“Komitmen kami adalah menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Transparansi bukan hanya slogan, tapi menjadi budaya kerja,” ungkap Toha.
Ia juga menyambut baik kegiatan rakor tersebut sebagai bentuk pencegahan yang konkret dan kolaboratif dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
“Sinergi dengan KPK adalah langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik yang tidak hanya bersih, tetapi juga efisien dan berkualitas,” tambahnya.
Turut hadir mendampingi Bupati Toha dalam kegiatan ini antara lain Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, Sekda Muba Apriyadi, Plt. Kepala Inspektorat Syailendra, serta perwakilan Dinas Kominfo Muba, Welly Henderzon, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, M. Agung Perdana.[THQ]
