Oleh:Dudy Oskandar
Surat kabar Tjahaja Palembang edisi 26 Agustus 1926 adalah salah satu dokumen berharga yang memperlihatkan wajah lain dari masa kolonial—wajah yang dipenuhi jeritan, kritik, dan harapan dari rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Di tengah dominasi kekuasaan kolonial Hindia Belanda, surat kabar lokal ini justru menjadi jembatan suara mereka yang tak terdengar: umat beragama, buruh kontrak, dan anak-anak pribumi yang ingin belajar.
Ketiga isu yang diangkat oleh Tjahaja Palembang—yakni persoalan agama, penderitaan buruh kontrak, dan pajak untuk anak sekolah—menjadi cermin betapa beratnya kehidupan masyarakat Palembang kala itu. Namun, lebih dari sekadar pelaporan, edisi ini juga menandai keberanian sebuah media lokal untuk mengambil sikap moral: membela yang lemah.
Agama: Ketika Iman Dijadikan Alat Kuasa
Pemberitaan tentang penyelidikan Penasehat Urusan Pribumi terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam urusan agama, seperti yang juga dilaporkan oleh Pertja Selatan, menunjukkan bahwa umat Islam Palembang tidak tinggal diam ketika nilai-nilai suci diinjak oleh pejabat agama sendiri. Bahwa surat kabar lokal seperti Tjahaja Palembang dengan lugas menyuarakan keluhan masyarakat membuktikan bahwa media telah memainkan peran kontrol sosial bahkan sejak masa kolonial.
Redaktur S. M. Nangtjik dengan tegas menyatakan bahwa fungsi surat kabar adalah menyuarakan kebenaran. Ini bukan sekadar retorika, tetapi komitmen terhadap keadilan. Di tengah tekanan sensor dan ancaman represi, sikap ini adalah bentuk perlawanan yang tak kalah berani dari gerakan fisik.
Buruh Kontrak: Wajah Tertindas di Lahan Subur
Artikel “Semakin Lama Semakin Terpinggirkan” adalah potret getir dari buruh kontrak di Palembang, yang sebagian besar didatangkan dari Jawa akibat kemiskinan struktural. Mereka adalah korban dari sistem kolonial yang mengeruk tenaga dan memeras keringat demi kepentingan ekonomi segelintir elit dan perusahaan asing.
Upah rendah, akses minim terhadap kebutuhan pokok, serta ketiadaan layanan spiritual dan sosial membuat kehidupan mereka tak ubahnya budak di zaman modern. Ketika surat kabar lokal menuntut keberadaan khatib tetap, pengawasan harga, dan larangan berjudi, itu adalah bentuk advokasi sosial yang sangat progresif untuk zamannya.
Lebih mengharukan, Tjahaja Palembang bahkan mengirimkan satu eksemplar surat kabar itu ke kantor pengawasan tenaga kerja di Weltevreden (Jakarta). Ini bukan sekadar berita, tapi aksi.
Pendidikan: Pajak dan Rodi yang Membunuh Asa Anak Pribumi
Surat pembaca dari “Dielatang Kerbau” adalah jeritan hati seorang yang peduli akan masa depan bangsa. Ia menyoroti Sekolah Pribumi kelas II di Sira Pulau Kilip, tempat anak-anak belajar dengan penuh keterbatasan namun tetap semangat. Namun, semangat itu terancam padam oleh kewajiban membayar pajak dan mengikuti kerja rodi.
Apa artinya pendidikan bila dihambat oleh beban yang tidak layak ditanggung anak-anak? Apa gunanya membangun bangsa jika generasi mudanya dipaksa memilih antara belajar dan kerja paksa?
Permohonan kepada pemerintah kolonial agar membebaskan murid dari pajak dan kerja rodi adalah cermin harapan sederhana: agar anak-anak bisa belajar dengan tenang dan bermimpi tanpa beban yang menindas.
Refleksi: Keadilan adalah Napas yang Harus Dijaga
Tulisan-tulisan di Tjahaja Palembang pada 1926 menunjukkan bahwa masyarakat kita telah lama bersuara. Mereka tidak diam, mereka mengkritik, mereka menuntut, dan mereka berharap. Surat kabar menjadi alat perjuangan mereka, menjadi ruang aman untuk bersuara di tengah tekanan politik dan sosial.
Kini, hampir seabad kemudian, pertanyaannya tetap sama: apakah suara rakyat masih kita dengarkan? Apakah media masih menjadi ruang pembelaan bagi mereka yang terpinggirkan?
Kita mungkin hidup dalam zaman yang lebih bebas, tetapi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Tjahaja Palembang—keadilan, keberanian bersuara, dan keberpihakan pada yang lemah—adalah warisan moral yang patut kita rawat dan teruskan.
Karena ketika media berhenti peduli, maka kekuasaan akan berjalan tanpa arah. Dan ketika rakyat berhenti bersuara, maka keadilan akan menjadi ilusi. (*)
Penulis adalah jurnalis serta pemerhati sejarah di Sumatera Selatan
