RELUNG.ID – Unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pati dinilai akibat eksekusi kebijakan yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.
Akibatnya, puluhan ribu warga Pati menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mengundurkan diri.
Kejadian ini harus menjadi alarm bagi kepala daerah khususnya di Sumsel agar sebelum membuat kebijakan dan mengeksekusi kebijakan terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
“Ini pelajaran sangat penting bagi kita semua, ketika masyarakat sudah bersatu meneriakan ketidakadilan, mereka memiliki keberanian agar kepala daerah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, termasuk unjukrasa seperti yang terjadi di Kabupaten Pati,” kata Ketua DPW Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel, Firdaus Hasbullah, SH, MH, Rabu, (13/8/2025).
Dari kejadian tersebut, Menurutnya, ada pesan moral yang dapat dipetik yaitu dalam mengambil kebijakan, kepala daerah tidak bisa lagi mengabaikan aspirasi rakyat, apalagi terkesan menantang dan arogan. Hal ini justru dapat memperbesar konflik.
“Perlu empati, dan mendengarkan keluhan dari masyarakat lebih baik, serta dapat melalui proses dialogis dan demokratis,” ujarnya.
Firdaus Hasbullah menambahkan, ketika rakyat bersuara keras dan solid melakukan protes suatu kebijakan, seorang kepala daerah seharusnya melakukan evaluasi dan kajian sembari mendengarkan seluruh masukan dari elemen masyarakat.
“Kejadian di Pati sudah membuktikan, ketika kepala daerah tidak mengedepankan dialog akhirnya perlawanan muncul dimana-mana. Hal itu jangan sampai terjadi di Sumsel yang masih menunjunjung tinggi persaudaraan dan tepo seliro yang tinggi,” tutup Wakil Ketua DPRD PALI ini.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa ini terjadi di Depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025). Dalam aksi tersebut, massa membawa keranda mayat serta spanduk yang bertuliskan ‘Lengserkan Bupati’, ‘Usut Tuntas KPK’ dan lain sebagainya.
Aksi unjuk rasa ini sempat memanas saat Bupati Sudewo turun langsung menemui massa, Rabu (13/8/2025). Bahkan, massa yang emosi sempat melempar sandal jepit dan botol air mineral ke arah Sudewo
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes warga terkait kebijakan kenaikan pajak daerah hingga 250 persen, yang sebelumnya sudah dicabut oleh Sudewo. Kendati demikian, massa tetap menuntut dirinya mundur dari jabatan bupati. (LWM)
