RELUNG.ID – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menimbulkan guncangan fiskal di berbagai daerah, tak terkecuali Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.
Daerah otonomi muda yang baru berusia 12 tahun itu kini menghadapi tantangan berat dalam menjalankan program pembangunan akibat berkurangnya dana bagi hasil (DBH), terutama dari sektor migas.
Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, SH, MH, menegaskan kebijakan tersebut memberikan dampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Sebagai daerah yang sangat bergantung pada DBH migas, pemotongan ini membuat banyak program pembangunan terhambat,” ujarnya, Minggu (19/10/2025).
Firdaus menyebutkan, dampaknya tak hanya dirasakan pada proyek fisik pemerintah, tetapi juga pada perekonomian lokal. “Kondisi ini menekan daya beli masyarakat, menurunkan investasi, dan mengurangi pendapatan pedagang kecil,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Menurutnya, solusi jangka pendek yang bisa ditempuh adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah bersama DPRD diminta menertibkan sumber-sumber potensial, terutama dari sektor pajak perusahaan besar dan retribusi daerah.
“Retribusi angkutan batubara harus dioptimalkan. Banyak kendaraan perusahaan di PALI masih pakai pelat luar daerah. Ini harus ditekan agar mereka mengganti ke pelat PALI supaya menambah pemasukan daerah,” tegasnya.
Firdaus mengungkapkan, akibat pemotongan TKD, APBD PALI yang sebelumnya mencapai Rp1,5 triliun kini anjlok menjadi sekitar Rp900 miliar.
Artinya ada pengurangan hampir Rp500 miliar. Ini luar biasa besar dampaknya bagi daerah kita,” tandasnya.
Ia menekankan, ke depan PALI harus mulai mengembangkan potensi ekonomi lokal agar tak terus bergantung pada dana pusat. “Kita harus belajar mandiri. Potensi pariwisata, pertanian, dan industri kreatif bisa jadi solusi jika dikelola serius,” ujarnya.
DPRD PALI pun telah menjadwalkan evaluasi ulang RAPBD 2026 bersama seluruh OPD. Fokus pembahasan diarahkan pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Prioritasnya tentu sektor pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Firdaus. (DSK)
