RELUNG.ID- Pemerintah Provinsi Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari permintaan bantuan tersebut.
“Nanti kita pelajari,” kata Tito, Selasa (16/12/2025).
Pernyataan itu disampaikan Tito saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam, usai Sidang Kabinet Paripurna. Tito mengaku belum membaca surat yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga PBB tersebut.
“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujar Tito singkat.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF.
Menurutnya, kedua lembaga PBB itu memiliki pengalaman panjang dalam proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana, khususnya saat penanganan dampak tsunami Aceh 2004.
“Benar, karena mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka kami meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.
Muhammad MTA menyebutkan, hingga saat ini sedikitnya 77 lembaga dan 1.960 relawan telah masuk ke Aceh untuk membantu penanganan bencana. Mereka berasal dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
“Besar kemungkinan jumlah lembaga dan relawan akan terus bertambah. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang diberikan,” ujarnya.
Diketahui, banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Hingga Senin (15/12/2025), tercatat 1.030 korban jiwa, 206 orang hilang, serta 608.940 warga mengungsi.[YKP]
