RELUNG.ID – September 2025 diwarnai beragam peristiwa penting di sejumlah daerah, mulai dari langkah tegas negara menertibkan tambang ilegal, dinamika pembangunan daerah, hingga suara masyarakat yang menagih janji politik.
Berikut rangkuman peristiwa yang mencuat sepanjang September 2025.
Satgas PKH Siap Terjun ke Sumsel, Tambang Ilegal Jadi Prioritas
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan komitmennya menindak aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di kawasan hutan, termasuk di Sumatera Selatan.
Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah, menyebut penertiban akan dimulai serentak pada 1 September 2025, menyusul hasil identifikasi sekitar 4,2 juta hektare lahan yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas perintah Presiden, sekaligus sinyal kuat bahwa praktik tambang ilegal termasuk yang diduga dibekingi oknum kepala daerah tak lagi ditoleransi. Tanpa IPPKH, aktivitas pertambangan di kawasan hutan dinyatakan ilegal dan berpotensi dipidana.
Reuni Akbar Alumni Pertanian Bengkulu, Dari Nostalgia ke Agenda Strategis
Ribuan alumni SPP–SPMA dan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Bengkulu lintas angkatan 1974–2024 memadati Gedung Kesenian Pemkot Lubuklinggau, Minggu (7/9/2025).
Reuni akbar ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H Fauzi Amro, yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia.
Lebih dari sekadar temu kangen, reuni ini didorong menjadi forum strategis untuk merumuskan kontribusi nyata alumni bagi dunia pertanian dan pembangunan daerah. Fauzi menekankan pentingnya menyambung kembali jejaring alumni yang sempat terputus demi peran yang lebih besar di masa depan.
Ekspedisi Patriot Masuk Paser, Ekonomi Desa Jadi Fokus
Pemerintah Kabupaten Paser menyatakan dukungan penuh terhadap program Ekspedisi Patriot yang digagas Kementerian Transmigrasi.
Program ini melibatkan akademisi dari IPB University, Universitas Indonesia, dan ITS untuk memetakan potensi ekonomi kawasan transmigrasi.
Dalam audiensi di Kantor Bupati Paser, Senin (8/9/2025), dibahas berbagai tantangan pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga keberlanjutan program transmigrasi.
Pemkab berharap hasil kajian akademik dapat berdampak nyata bagi masyarakat dan menjadi dasar arah kebijakan pembangunan daerah.
Pemuda Sriwijaya Desak Kepastian Revitalisasi Jembatan Lalan
Gerakan Pemuda Sriwijaya (GPS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Muba, DPRD Muba, dan Kejari Muba, Rabu (10/9/2025).
Mereka menuntut kejelasan revitalisasi Jembatan P6 Lalan yang dinilai stagnan sejak peletakan batu pertama pada Mei lalu.
Koordinator aksi, Sujarnik, menyuarakan keresahan masyarakat terkait belum jelasnya progres proyek serta masih melintasnya angkutan batubara di jembatan tersebut.
GPS menegaskan, ketidakpastian proyek berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan persoalan hukum di kemudian hari.
Emak-Emak Muba Tagih Janji Program Rp25 Juta per Keluarga
Di Musi Banyuasin, suara protes datang dari kalangan ibu rumah tangga. Program Keluarga Maju (PKM) senilai Rp25 juta per keluarga yang dijanjikan Bupati Toha Tohet sejak pelantikan Februari 2025 belum juga terealisasi hingga September.
Sejumlah emak-emak menyatakan kekecewaan dan mengancam turun ke jalan jika janji kampanye tersebut tak segera diwujudkan.
Mereka menilai program itu sangat dinanti sebagai solusi pengentasan kemiskinan, namun hingga kini belum ada kejelasan pelaksanaan. (RELUNG)
