RELUNG.ID- Konflik antara Pemerintah Kota Pagaralam dan PTPN I Regional 7 yang beroperasi di kawasan Gunung Dempo mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Komisi VI daerah pemilihan Sumatera Selatan II, Askweni.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu turun langsung ke lokasi untuk menjembatani persoalan yang terjadi di antara kedua pihak.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka agenda reses ke PTPN I Regional 7 Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Askweni menyikapi serius kondisi perusahaan pelat merah tersebut yang selama ini disebut-sebut mengalami kerugian dan diwarnai ketidakharmonisan komunikasi dengan Pemerintah Kota Pagaralam.
Didampingi Ketua DPC PKS Pagaralam Hendi Romiko, Askweni tidak hanya melakukan kunjungan formal, tetapi juga berdialog langsung dengan jajaran manajemen PTPN I Regional 7 untuk mendengar berbagai persoalan yang terjadi di internal perusahaan.
“Saya sudah berkunjung langsung ke kantor PTPN I Regional 7 dan mendengarkan berbagai permasalahan yang ada. Selama ini perusahaan ini dianggap selalu merugi, tentu hal ini harus kita lihat secara objektif dan komprehensif,” ujar Askweni dalam keterangan persnya, Jumat (6/3/2026).
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Askweni menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak akan berhenti di tingkat daerah. Ia memastikan akan membawa isu tersebut ke forum resmi di parlemen.
“Terkait permasalahan ini, saya akan membawanya ke rapat Komisi VI DPR RI sebagai mitra BUMN. Kita ingin ada solusi yang konkret dan terukur, bukan sekadar polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan perusahaan, Askweni juga melihat adanya potensi besar di Kota Pagaralam yang tidak hanya bertumpu pada sektor perkebunan, tetapi juga pariwisata. Menurutnya, keberadaan PTPN di kawasan Gunung Dempo harus dapat disinergikan dengan pengembangan destinasi wisata unggulan di daerah tersebut.
“Kita melihat Pagaralam memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Ini bisa menjadi salah satu acuan pariwisata di Sumatera Selatan bahkan nasional. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama agar potensi ini tidak terhambat oleh miskomunikasi,” katanya.
Ia menyatakan siap menjembatani ketidakharmonisan antara Pemkot Pagaralam dan PTPN I Regional 7 agar tercipta komunikasi yang lebih sehat dan produktif. Menurutnya, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah.
“Harapan kita ke depan, semua permasalahan ini mendapat titik terang. Tidak ada lagi kesalahpahaman, yang ada adalah kolaborasi untuk kemajuan Pagaralam dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.[TFK]
