RELUNG.ID- Pemerintah Kota Pagar Alam menilai kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas pelayanan publik.
Sehingga, ASN di lingkungan Pemkot Pagar Alam tetap diminta bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) usai Lebaran.
Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab, mengatakan sebagian besar pekerjaan ASN di daerah masih bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Seperti administrasi kependudukan, perizinan, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan, itu sulit dilakukan secara penuh dari jarak jauh,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, penerapan WFH dikhawatirkan justru memperlambat pelayanan apabila belum didukung sistem yang matang. Pemkot Pagar Alam pun memilih mengutamakan kehadiran fisik ASN agar layanan tetap cepat dan responsif.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses layanan. Kami khawatir WFH akan menghambat jika belum siap,” katanya.
Zaily menjelaskan, penerapan WFH membutuhkan kesiapan infrastruktur digital yang memadai, termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), jaringan internet stabil di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta keamanan data.
Jika hal tersebut belum optimal, lanjutnya, maka penerapan WFH justru berisiko mengganggu kinerja ASN.
Selain itu, kebijakan WFH dari pemerintah pusat dinilai bersifat situasional, seperti untuk mengantisipasi kemacetan saat arus mudik Lebaran atau dalam kondisi darurat tertentu.
“Kalau tidak ada instruksi khusus, daerah tetap bisa memilih WFO dengan mempertimbangkan disiplin dan pengawasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, WFO dinilai lebih mudah dalam hal pengawasan kinerja dan menjaga produktivitas pegawai dibandingkan sistem kerja jarak jauh. [TFK]
