RELUNG.ID – Rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp4,94 miliar serta anggaran pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel sebesar Rp3 miliar dalam RAPBD TA 2026 sempat memicu beragam reaksi publik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumsel, Chairul S Matdiah, memberikan klarifikasi mendalam mengenai urgensi di balik penyusunan anggaran tersebut.
Chairul menegaskan bahwa pengadaan ini bukanlah tindakan pemborosan, melainkan langkah strategis untuk menunjang produktivitas dan menjaga citra pemerintahan di mata masyarakat maupun dalam agenda kenegaraan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa pengadaan ini dipertimbangkan berdasarkan kelayakan sarana penunjang kinerja kepala daerah. Mengingat luas wilayah Sumsel yang mencakup 17 kabupaten/kota, kendaraan operasional yang prima sangat dibutuhkan untuk kelancaran koordinasi di lapangan,” ujar Chairul saat memberikan keterangan kepada wartawan, di ruang rapat Komisi I DPRD Sumsel, Jumat (17/4/2026).
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas baru sebenarnya merupakan langkah efisiensi jangka panjang. Menurutnya, kendaraan dinas yang sudah berusia tua sering kali memakan biaya perawatan rutin yang membengkak. Dengan unit baru, diharapkan pengeluaran untuk perbaikan alat transportasi dapat diminimalisir.
Terkait anggaran pakaian dinas pimpinan daerah sebesar Rp3 miliar, Chairul memandang hal ini sebagai tuntutan protokoler yang tidak bisa diabaikan.
“Gubernur adalah wajah dari Sumsel. Dalam berbagai acara kenegaraan, pertemuan internasional, maupun kunjungan resmi, penampilan yang rapi dan sesuai standar protokoler sangat penting untuk menjaga kewibawaan dan citra daerah,” jelasnya.
Dirinya menambahkan angka tersebut telah melalui proses penghitungan berdasarkan standarisasi harga satuan wilayah serta proyeksi kepadatan agenda kegiatan pimpinan daerah sepanjang tahun anggaran. Ia juga memastikan bahwa penyusunan anggaran ini telah mempertimbangkan efisiensi yang ketat.
“Kami di Komisi I melihat ini sebagai kebutuhan penunjang kinerja. Yang paling utama adalah bagaimana fasilitas tersebut nantinya berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tegas dia.[THQ]
