RELUNG.ID – Janji manis saat panggung debat Pilkada 2024 lalu kini terasa hambar, bahkan cenderung pahit bagi warga Kota Palembang.
Pasangan Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam, yang dulu sesumbar akan merealisasikan program “Dasa Cita” sebelum Desember 2025, kini justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Palembang belum berdaya melawan air.
Padahal, Prima Salam ketika menyampaikan janjinya saat itu sempat menyandingkan Dasa Cita yang digaungkannya dengan visi misi Prabowo-Gibran yang terangkum dalam Asta Cita.
“Kalau di pusat ada Asta Cita Prabowo-Gibran, di Palembang ada Dasa Cita Ratu Dewa-Prima Salam. Insya Allah, yang (Dasa Cita,red) saya rangkumkan tadi semua akan terealisasi dan terlaksana dengan baik sebelum Desember 2025,” kata Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam didampingi Wali Kota Palembang, Ratu Dewa saat penyampaian visi misi dalam acara Debat Publik Kedua Pilkada Palembang 2024, di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (6/11/2024) malam.
Dalam Dasa Cita yang diusung RDPS, visi Palembang Belagak menjadi salah satu janji yang hendak direalisasikan. Mereka menjanjikan restorasi 114 anak sungai dan kota bebas banjir.
Kemudian, visi Palembang Gercep yang menjanjikan program Kelakar (Keluhan Anda Langsung Kelar) serta lalu lintas bebas macet.
Namun, janji tersebut kini terdengar seperti satire di telinga warga yang harus berkubang di tengah kemacetan dan genangan.
Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan menjadi bukti tak terbantahkan atas rapuhnya sistem drainase kota ini.
Sepanjang Januari hingga April 2026, Palembang sudah “dihajar” banjir sebanyak 17 kali. Tragisnya, hujan berdurasi singkat saja sudah cukup untuk melumpuhkan urat nadi transportasi kota.
Peristiwa pada Selasa (21/4/2026) menjadi puncak dari segala rasa frustrasi. Hujan dua jam mengubah jalanan protokol menjadi aliran sungai dadakan.
Durasi perjalanan yang biasanya hanya 20 menit membengkak menjadi 5 jam, menyandera ribuan warga dalam ketidakpastian di tengah kepungan air.
Kritik tajam pun berdatangan. Salah satunya dari pengamat sosial, Bagindo Togar, yang tidak ragu melabeli Palembang sebagai pemilik sistem drainase terburuk di Indonesia.
Menurutnya, pemandangan jalan protokol yang berubah menjadi anak sungai adalah bukti nyata kegagalan manajemen infrastruktur.
“Ini menunjukkan sistem drainase tidak berfungsi maksimal. Drainase, kolam retensi, dan infrastruktur penunjang dibiarkan mengalami sedimentasi parah tanpa perawatan rutin yang memadai,” tegas Bagindo beberapa waktu lalu.
Kritik lainnya datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M. Hidayat. Menurutnya, penanganan banjir di Kota Palembang belum maksimal. Dia menilai, Pemkot Palembang saat ini sibuk dengan pencitraan, namun minim tindakan nyata.
“Jangan hanya sibuk menampilkan pencitraan, sementara masyarakat masih terus menghadapi banjir setiap hujan turun. Warga butuh tindakan nyata,” katanya melalui unggahan di media sosialnya, Kamis (23/4/2026).
Seolah bertindak sebagai pemadam kebakaran yang sibuk saat api sudah membesar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang baru mulai sibuk merencanakan normalisasi di 11 titik banjir.
Beberapa kerusakan di sejumlah infrastruktur baru diperbaiki. Seperti perbaikan penahan air Kolam Retensi Simpang Polda yang jebol saat banjir besar lalu.
Pemerintah juga baru melakukan normalisasi crossdrain di bawah jalan di kawasan cekungan DA Km7 serta menyiagakan pompa di beberapa titik.
“Kami terus bekerja, bahkan hingga lembur malam hari. Petugas juga disiagakan di titik-titik genangan agar bisa langsung bergerak cepat saat air mulai naik,” kata Kepala Dinas PUPR, Ir. Yudha dalam keterangannya, Jumat (24/04/2026).
Gerak lamban pemerintah ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dan kurangnya kesigapan dalam menghadapi potensi bencana yang rutin terjadi setiap tahun.
Alih-alih melakukan langkah antisipatif, jajaran Pemkot Palembang terkesan bekerja secara reaktif, bukan proaktif. Seolah baru bergerak setelah bencana terjadi, bukan mencegah sejak dini. (TIM)
