RELUNG.ID – Persoalan banjir yang kerap melanda Kota Palembang ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan.
Peneliti hidrologi dan banjir perkotaan dari Universitas Sriwijaya, M Baitullah Al Amin, mengungkap sejumlah faktor utama yang menjadi pemicu banjir di kota tersebut.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti diskusi bersama Wali Kota Ratu Dewa dan jajaran pemerintah kota di rumah dinas wali kota, Selasa (28/4/2026).
Menurut Baitullah, persoalan utama terletak pada kondisi sistem drainase yang belum optimal. Ia menyebut banyak saluran air mengalami penyumbatan akibat sampah dan sedimentasi, serta penyempitan (bottleneck) yang menghambat aliran air.
“Aliran air di beberapa titik tidak lancar karena adanya penyumbatan dan penyempitan saluran. Selain itu, kapasitas tampungan juga belum mampu menampung debit air saat hujan deras,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya terkait pembuangan sampah ke saluran air. Hal ini menyebabkan fungsi drainase tidak berjalan maksimal saat hujan turun.
Untuk penanganan jangka pendek, Baitullah menyarankan agar pemerintah segera melakukan normalisasi saluran drainase, termasuk pembersihan endapan lumpur dan sampah yang menyumbat. Langkah ini dinilai krusial untuk memperlancar aliran air dalam kondisi cuaca ekstrem.
Namun, ia menekankan bahwa solusi jangka panjang harus dirancang secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pendekatan tersebut mencakup penataan ulang sistem drainase, peningkatan kapasitas infrastruktur, hingga penyesuaian tata ruang kota.
Selain itu, Baitullah juga mendorong penerapan teknologi modern dalam pengendalian banjir, seperti sistem digital berbasis teknologi informasi dan Internet of Things (IoT). Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi air secara real-time serta memberikan peringatan dini kepada masyarakat.
“Dengan sistem digital, masyarakat bisa mengetahui kondisi wilayahnya dan lebih siap menghadapi potensi banjir,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembentukan komunitas peduli banjir di tingkat lingkungan, mulai dari RT hingga kelurahan, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam mitigasi bencana.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat sangat penting agar solusi yang dijalankan bisa efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengaku telah mendapatkan masukan komprehensif dari para akademisi dan praktisi. Substansinya juga sejalan dengan masukan dari berbagai pihak, seperti WALHI dan IMM Sumsel.
Ratu Dewa menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan berhenti pada tahap diskusi, tetapi akan menindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Kami akan merumuskan pokok pikiran hasil pertemuan ini menjadi dokumen kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” terangnya.
Menurutnya, penanganan banjir akan dibagi ke dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada perbaikan drainase, penanganan sumbatan, serta pengerukan kolam retensi yang berpotensi menampung air.
Namun demikian, ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota saja. Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Penanganan banjir harus terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat, kita harapkan persoalan ini bisa ditangani secara lebih efektif,” pungkasnya. (DSK)
