RELUNG.ID – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mempertanyakan urgensi pelibatan TNI dalam pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Ternate.
Menurut Andreas, tindakan aparat yang menghentikan pemutaran film tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi masyarakat melalui karya seni.
“Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat,” kata Andreas kepada wartawan, Minggu (10/5/2026).
Ia menilai respons aparat keamanan dalam menyikapi pemutaran film dokumenter tersebut terlalu berlebihan. Andreas juga mempertanyakan alasan militer terlibat dalam pembubaran kegiatan seni dan diskusi publik.
“Mengapa menonton karya seni saja harus diadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara? Tindakan pihak militer ini berlebih-lebihan dan merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Andreas mengingatkan bahwa pelarangan dan pembubaran paksa justru berpotensi menimbulkan efek sebaliknya. Menurut dia, tindakan tersebut bisa membuat masyarakat semakin penasaran terhadap isi film dokumenter itu.
“Bukan tidak mungkin, karya film ini justru karena nilai kritisnya akan memperoleh penghargaan internasional. Akan menjadi hal yang memalukan, kalau di dalam negeri dilarang, masyarakat internasional malah memberi penghargaan,” tuturnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Film berdurasi 95 menit itu mengangkat isu konflik lahan di Papua Selatan yang disebut dipicu proyek strategis nasional (PSN), termasuk ekspansi perkebunan tebu, sawit, food estate, dan bioetanol.
Dokumenter tersebut menyoroti kondisi masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang disebut kehilangan ruang hidup akibat penguasaan lahan skala besar.
Sebelumnya, kegiatan nobar dan diskusi film itu dibubarkan aparat TNI di kawasan Benteng Oranje, Ternate, Jumat (8/5/2026) malam. Kegiatan tersebut digelar Aliansi Jurnalis Independen Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists Maluku Utara.
Aparat TNI disebut mulai mendatangi lokasi sejak panitia melakukan persiapan. Pemutaran film sempat berlangsung sebelum akhirnya diminta dihentikan.
Dandim 1501 Ternate, Jani Setiadi mengatakan pihaknya memonitor kegiatan tersebut setelah melihat adanya penolakan di media sosial. Menurutnya, penghentian pemutaran dilakukan demi menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah isu tersebut dipolitisasi.
“Kami selaku aparat punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan maupun kondusif wilayah yang menjadi tanggung jawab kami,” kata Jani.[YKP]
