RELUNG.ID- Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Romli, mendesak pemerintah membuka secara transparan anggaran pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai Rp100 miliar dari APBN.
Guntur menilai ada kejanggalan dalam tata kelola keuangan negara setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku tidak mengetahui perihal anggaran tersebut.
“Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu,” ujar Guntur Romli kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).
Ia mengaku khawatir lemahnya pengawasan anggaran dapat menimbulkan persoalan serupa seperti proyek-proyek pemerintah sebelumnya.
Menurut Guntur, ketidaktahuan bendahara negara atas pengeluaran sebesar Rp100 miliar merupakan sinyal bahaya bagi sistem keuangan negara.
“Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya,” katanya.
Selain menyoroti transparansi anggaran, PDIP juga mengkritik penggunaan dana APBN untuk kurban atas nama pribadi Presiden dari sisi teologis.
Menurut Guntur, ibadah kurban dalam ajaran Islam bersifat personal dan seharusnya menggunakan harta pribadi, bukan uang negara.
“APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim,” ujarnya.
Ia juga menilai pemasangan atribut nama Presiden pada sapi kurban berpotensi menimbulkan kesan pencitraan politik.
“Tapi di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden merupakan hal yang wajar dalam konteks kenegaraan.
“Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat,” kata Sugiat, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, bantuan presiden kepada masyarakat tidak hanya dilakukan pada momentum keagamaan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik.
Sugiat menambahkan, program bantuan kurban presiden bukan hal baru karena juga dilakukan pada masa presiden-presiden sebelumnya.
“Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.[YKP]
