RELUNG.ID – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., langsung mengambil langkah konsolidasi internal birokrasi.
Dalam rapat koordinasi perdana bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Kamis (11/6/2026), Sumarni menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu akibat dinamika yang terjadi.
Didampingi Plh Sekda Emran Thabrani, Asisten I Andi Wijaya, dan Asisten III Risman Effendi, Sumarni meminta seluruh kepala OPD tetap bekerja sesuai aturan dan fokus menjalankan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya minta kerja sama yang nyata dari seluruh OPD. Lakukan evaluasi terhadap 20 program strategis daerah dan segera tindak lanjuti program yang membutuhkan penanganan cepat,” tegas Sumarni.
Menurutnya, kondisi pasca-OTT menjadi ujian bagi birokrasi daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah dituntut bergerak cepat agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, terutama pada sektor pelayanan publik.
Ia meminta setiap OPD responsif terhadap keluhan masyarakat serta aktif menyosialisasikan program pemerintah agar masyarakat mengetahui capaian dan kinerja pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Sumarni juga menginstruksikan agar ruang Command Center kembali diaktifkan. Fasilitas tersebut nantinya akan digunakan sebagai pusat pemantauan dan koordinasi langsung antara dirinya dengan para camat maupun OPD.
“Saya ingin setiap camat dan OPD bisa berkomunikasi langsung setiap hari. Tidak harus datang ke kantor Pemda untuk menyampaikan perkembangan di lapangan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Sumarni menyoroti 20 program strategis dalam visi-misi MEMBARA yang dinilai menjadi harapan masyarakat. Ia meminta seluruh OPD memaparkan progres masing-masing program, baik yang belum berjalan, sedang berjalan maupun yang telah selesai, untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Selain program strategis, Sumarni juga menyinggung sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari banjir di dalam Kota Muara Enim, kerusakan jalan, krisis pasokan listrik, layanan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga distribusi pupuk bersubsidi.
“Kita harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni melayani masyarakat. Program yang dibuat harus benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” katanya.
Menurut Sumarni, salah satu persoalan yang selama ini terjadi adalah minimnya sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, berbagai keluhan tetap muncul meski anggaran pembangunan terus digelontorkan setiap tahun.
Ia mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada realisasi proyek, tetapi juga harus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kalau membangun itu mudah. Yang sulit memastikan program itu berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat. Masyarakat tidak mau tahu alasannya, mereka ingin pelayanan bagus, jalan mulus, listrik tidak padam, dan air bersih lancar,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Sumarni juga meminta seluruh OPD melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh, termasuk aset yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata maupun sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menghadapi tantangan pembangunan tahun 2027 yang diprediksi semakin berat, ia menekankan pentingnya fokus pada program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari sejauh mana program itu mampu menjawab persoalan rakyat,” pungkasnya. (NVS)
