Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang, mengklaim telah berupaya untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Palembang. Hanya saja, tetap disalahkan terkait persoalan banjir di Kota Palembang.
“Kami minta jangan mengkambing hitamkan Pemkot Palembang saja,” tegas Kepala Dinas PUPR Palembang, Ahmad Bastari, Kamis (6/10).
Dia mengatakan, hujan yang terjadi Rabu kemarin (5/10) merupakan paling ekstrem sejak 30 tahun terakhir, baik dari durasi selama 8 jam hingga curah hujan yang sangat tinggi. “Kondiis inilah yang menyebabkan banjir kemarin,” katanya,
Untuk mengatasi persoalan banjir, Pemkot Palembang telah membuat perencanaan drainase. Dimana, perencanaan tersebut idealnya untuk mengatasi banjir minimal 25 tahun. Karena, jika perencanaannya kurang dari 25 tahun maka akan lebih sering banjir, kalau lebih dari 25 tahun maka akan butuh dana dan lahan yang lebih besar.
“Jadi saat ini daya dukung alam Palembang dan daya dukung sarana serta prasarana kita ini tidak mampu sekaligus mengalirkan air tersebut,” akuinya.
Untuk mempercepat mengatasi banjir ini, maka dibutuhkan pompa. Namun, pada kenyataannya pompa di Kota Palembang masih sangat terbatas. Padahal, idealnya seluruh kolam retensi memiliki satu pompa, tapi saat ini pompa yang telah ada hanya di Sungai Bendung, 13 Ilir.
Dia mencontohkan, seperti di Kolam Retensi Simpang Polda. Seharusnya, di kolam retensi tersebut memiliki poma, sehingga sebelum hujan, air di dalam kolam dipompa terlebih dahulu dan dikosongkan, sehingga air yang mengalur dari Ulu dapat langsung masuk, dan tidak terjadi genangan.
“Ini merupakan keterbatasan prasarana kita,” tegasnya.
Saat ini, pompa yang tetap dan sudah stasioner ada 8 titik. Ditambah pompa mobile milik PUPR sebanyak 4 unit, BBWS sebanyak 2 unit.
Dengan kondisi ini, dia menegaskan, seharusnya seluruh intansi terkait mulai dari Pusat, Provinsi dan Pemkot Palembang saling membantu bekerja dalam mengatasi banjir. Pasalnya, pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin. Namun, tetap saja disalahkan terkait persoalan banjir.
“Kami juga butuh bantuan baik pusat dan provinsi,” pungkasnya.
