RELUNG.ID — Menjelang musim kemarau 2026, pemerintah mulai memperketat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan menyoroti peran krusial dunia usaha. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa korporasi tidak boleh lagi bersikap pasif atau hanya fokus pada wilayah konsesi masing-masing.
Jumhur menekankan pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama menghadapi ancaman karhutla yang diprediksi meningkat akibat musim kemarau panjang. Perusahaan diminta ikut mengawasi wilayah sekitar, termasuk area non konsesi yang kerap menjadi titik rawan kebakaran.
“Pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Lingkungan itu saling terhubung, sehingga pengawasan juga harus menyeluruh,” ujarnya usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla 2026 di Palembang, Rabu (6/5/2026).
Menurut Jumhur, salah satu titik paling rentan berada di kawasan gambut yang mudah terbakar saat kering. Bahkan dirinya menyoroti pentingnya pengelolaan tata air, termasuk pembangunan embung dan upaya menjaga kelembapan lahan sebagai langkah preventif yang tidak bisa ditunda.
“Selain langkah teknis di lapangan, pemerintah juga memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan kualitas udara. Dengan dukungan stasiun pemantau tetap dan perangkat bergerak, potensi kebakaran diharapkan dapat diidentifikasi lebih cepat sehingga respons bisa dilakukan sebelum meluas,”kata dia.
Tak hanya itu, dirinya menegaskan pengawasan terhadap perusahaan juga akan diperketat. Pemerintah memastikan tidak ada toleransi bagi praktik pembakaran lahan untuk kepentingan bisnis. Sanksi tegas, termasuk konsekuensi hukum berat, siap dijatuhkan kepada pelanggar.
“Dalam upaya memperkuat mitigasi, Kementerian LH juga mendorong perusahaan melakukan audit lingkungan secara mandiri. Hasil audit tersebut diharapkan mampu menjadi peta awal dalam mengidentifikasi risiko karhutla di masing-masing wilayah operasional,”kata dia.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menekan potensi bencana tahunan tersebut. Dengan kesiapan sejak dini dan keterlibatan semua pihak, risiko karhutla di Sumatera Selatan diharapkan dapat diminimalkan secara signifikan.
“Pencegahan harus dimulai sekarang. Jangan menunggu api muncul baru bergerak,” tegas Jumhur.[THQ]
