RELUNG.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 mengalami pemangkasan besar-besaran. Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas terkena imbas.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menyebut pengurangan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut menekankan efisiensi anggaran, terutama untuk kegiatan seremonial.
“OPD harus memangkas anggaran rapat-rapat di hotel, acara yang tidak penting, dan kegiatan sejenis,” tegas Nopianto, Minggu (10/8/2025).
Namun, ia memastikan anggaran untuk program inti tetap aman. “Tetap harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Prioritas jalan, yang tidak penting bisa ditunda,” ujarnya.
Pemangkasan ini bervariasi di tiap OPD. Rata-rata mencapai 50 persen. “Bukan hanya Sumsel, semua daerah harus mendukung program Presiden Prabowo lewat Asta Cita. Termasuk swasembada pangan, daerah harus memberi dukungan penuh,” tambahnya.
Salah satu program prioritas pemerintah pusat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nopianto, pemerintah daerah punya kewajiban menyukseskannya.
Kita masih menunggu regulasi dan juknis dari Badan Gizi Nasional (BGN). Apa pun aturan dari pusat, daerah wajib ikut,” katanya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG akan dibagi dua skema. Ada yang langsung dikendalikan BGN, ada juga yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.
“Itu bagian dari kontribusi publik untuk mensukseskan program MBG,” tutupnya. (DSK)
