RELUNG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih kembali melaksanakan agenda penting dalam rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 26 November 2025, pemerintah dan legislatif secara resmi memulai pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 melalui penyampaian nota pengantar walikota atas pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RAPBD Kota Prabumulih.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Prabumulih.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD, H Deni Victoria menegaskan bahwa penyampaian nota pengantar RAPBD merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh proses penyusunan anggaran berjalan secara akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Prabumulih.
“Rapat paripurna hari ini merupakan momentum awal bagi kita semua untuk menyamakan persepsi dalam menyusun APBD 2026. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal demi memastikan APBD yang akan disahkan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Deni Victoria.
Sementara itu, Walikota Prabumulih, H Arlan memaparkan proyeksi angka pendapatan dan belanja daerah yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026.
Dalam rapat tersebut, Walikota Prabumulih H Arlan menyampaikan nota pengantar Raperda RAPBD 2026 yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2026.
Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp898.665.634.782,- terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp178.690.929.185, pendapatan transfer Rp719.974.705.597,-, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 0.
Sementara untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.665.634.782,- yang dialokasikan untuk Belanja Operasional Rp966.193.685.282,-, Belanja Modal Rp54.395.933.500,-, Belanja Tidak Terduga Rp1.000.000.000,-, Belanja Transfer Rp44.075.956.000,-.
Selanjutnya, Pembiayaan Daerah diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 167.000.000.000, yang terdiri dari penerimaan daerah Rp167.000.000.000 dan pengeluaran daerah Rp0. (SMP)
