RELUNG.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang dinilainya menipis pada pertengahan tahun 2026.
Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan evaluasi menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa beberapa waktu lalu.
Dalam acara CNBC Energy Forum 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026), Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara PLN untuk operasional pembangkit listrik selama satu tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton.
Menurutnya, melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), PLN sebenarnya berpotensi memperoleh pasokan batu bara hingga 180–190 juta metrik ton dari para perusahaan tambang.
“Yang sudah menyatakan kesediaannya sekitar 160 juta sampai 170 juta metrik ton. Dari jumlah itu, yang sudah dikontrak PLN sebanyak 134 juta metrik ton, dan tiga hari lalu realisasi pasokannya telah mencapai 141 juta metrik ton,” ujar Bahlil.
Namun, Bahlil mengaku heran karena dengan realisasi pasokan tersebut, stok batu bara PLN justru hampir habis pada pertengahan tahun.
“Kalau dari kebutuhan 154 juta metrik ton, sementara yang sudah masuk 141 juta metrik ton, berarti tinggal sekitar 13 juta metrik ton. Masa batu bara sudah habis di bulan Juni? Berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi,” katanya.
Setelah dilakukan pemeriksaan, Kementerian ESDM menemukan bahwa persoalan utama bukan terletak pada volume pasokan, melainkan kualitas batu bara yang diterima PLN.
Bahlil menjelaskan, sebagian batu bara yang diterima memiliki nilai kalori di bawah kebutuhan pembangkit sehingga diperlukan jumlah yang lebih besar untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas yang sama.
“Ternyata setelah dicek, yang dibutuhkan adalah batu bara dengan kalori di atas 5.000 untuk proses pencampuran. Kalau pemerintah sudah memenuhi kewajiban DMO, maka pengelolaan teknisnya menjadi tanggung jawab perusahaan,” ujarnya.
Bahlil juga mengingatkan agar PLN lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan maupun kualitas bahan bakar pembangkit.
Menurutnya, persoalan seperti ini seharusnya dapat dideteksi lebih awal sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap sistem kelistrikan nasional.
Ia mengaku dalam dua pekan terakhir turut memantau secara intensif kondisi PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap aman.
“Jangan menunggu masalah sudah terjadi baru melapor. Persoalan seperti ini harus dimitigasi sejak awal. Dua minggu terakhir saya bahkan seperti menjadi project manager PLN untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik,” pungkasnya. (vid)
