RELUNG.ID- DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan untuk menangani berbagai persoalan di sektor perkebunan yang dinilai masih banyak terjadi.
Usulan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda Rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024, Senin (28/4/2025).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua DPRD Nopianto dan Ilyas Panji Alam, serta dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Sekda Sumsel Edward Chandra, anggota dewan, kepala OPD, dan undangan lainnya.
Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumsel, Fajar Febriansyah, mengungkapkan sektor perkebunan di Sumsel masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari perizinan, administrasi, hingga konflik antara perusahaan dan masyarakat.
“Mengingat masih banyaknya permasalahan di sektor perkebunan, kami mengusulkan agar dibentuk Pansus Perkebunan. Pansus ini diharapkan dapat menangani dan menyelesaikan masalah secara komprehensif, sehingga sektor ini bisa lebih berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat,” kata Fajar.
Selain itu, Fajar juga menyoroti pentingnya validasi data perkebunan sawit untuk mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Ia menilai, sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Sumsel seharusnya mendapatkan porsi DBH yang lebih signifikan.
“Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel seyogyanya melakukan validasi data luasan dan produksi sawit secara menyeluruh. Data yang akurat sangat penting sebagai dasar perhitungan alokasi DBH dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat, DPRD Sumsel juga mendorong Dinas Perkebunan untuk memaksimalkan program pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok tani, terutama petani sawit dan karet. Termasuk di antaranya pemberian bantuan bibit unggul secara merata dan tepat sasaran.
“Kami berharap Dinas Perkebunan juga responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya yang mengajukan permohonan bantuan bibit, sehingga bisa direncanakan dan ditindaklanjuti dengan baik,” pungkas Fajar.[DSK]
