RELUNG.ID – Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi PKB, Nasrul Halim, mengimbau para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menjadikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Deliar Marzoeki, sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan perlunya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Peristiwa itu diharapkan menjadi pelajaran bagi pejabat Pemprov dan evaluasi,” ujar Nasrul Halim pada Rabu (15/1).
Menurut Nasrul, kasus OTT ini tidak hanya mencoreng nama baik individu yang terlibat tetapi juga dapat menurunkan citra Pemprov Sumsel di mata publik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pejabat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kedepan, pengawasan harus diperketat, sehingga kinerja pejabat akan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tambahnya.
Sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel, Nasrul menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama penyidikan berlangsung.
Tidak lupa, Nasrul mengapresiasi langkah cepat Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel dalam menangani dampak dari kasus ini. Penunjukan pengganti Kepala Disnakertrans dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
“Pak Pj langsung bergerak cepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu atas peristiwa ini,” katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang melakukan OTT terhadap Deliar Marzoeki bersama staf pribadinya. Dalam operasi tersebut, aparat menemukan barang bukti berupa uang tunai serta barang berharga lainnya yang diduga hasil dari korupsi. (DSK)
