RELUNG.ID — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang meminta seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk bersinergi melawan mafia tanah.
“Mafia tanah harus dilawan bersama. Jangan berikan ruang atau kesempatan sedikitpun. BPN mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memerangi mafia tanah,” kata Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kota Palembang, Julio Putra, mewakili Kepala Kantah Kota Palembang, Zamili.
Julio menjelaskan bahwa mafia tanah memiliki berbagai modus operandi, seperti memasang patok pada lahan yang bukan miliknya, membuat surat alas hak palsu, hingga memalsukan sertifikat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mengajak masyarakat agar tidak takut dan aktif melawan praktik mafia tanah.
“Peran masyarakat sangat penting, mulai dari memasang patok batas tanah, menyertifikatkan bidang tanah, hingga melaporkan jika menemukan praktik mafia tanah. Langkah ini penting untuk mempersempit gerakan mafia tanah,” jelas Julio.
Sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, Kantah Kota Palembang menyediakan nomor pengaduan pertanahan di 0821-8190-4525 (hanya melalui pesan singkat). Selain itu, kementerian ATR/BPN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang melibatkan BPN, POLRI, dan Kejaksaan.
“Masyarakat yang merasa menjadi korban mafia tanah diimbau segera melapor ke aparat penegak hukum atau BPN. Penting bagi masyarakat untuk menjaga tanah dengan memasang patok, mengusahakan tanah, serta menyertifikatkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum,” tutup Julio.
Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan praktik mafia tanah dapat diberantas hingga tuntas.[AYK]
