RELUNG.ID — Empat Lawang memanas! Pasangan calon bupati Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati melalui kuasa hukumnya, Fahmi Nugroho, melayangkan somasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Empat Lawang.
Somasi ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Empat Lawang 2024, di mana sebelumnya pasangan Budi-Henny dicoret dari daftar calon.
Fahmi menegaskan, kliennya menghadapi banyak kendala sejak awal proses pendaftaran sebagai calon. Bahkan, Pilkada 2024 lalu hanya diikuti petahana melawan kotak kosong. Menurutnya, keputusan KPU mencoret pasangan Budi-Henny didasari alasan yang tidak tepat terkait masa jabatan Budi Antoni.
“Pak Budi baru menjabat selama 2 tahun 1 bulan dalam periode keduanya sebelum terjerat kasus hukum. Itu berarti belum memenuhi masa jabatan 2 tahun 6 bulan yang dihitung sebagai satu periode penuh,” tegas Fahmi, Sabtu (1/3/2025).
Tak hanya itu, dugaan konflik kepentingan di tubuh Bawaslu Empat Lawang juga disorot. Fahmi menyebut ketua Bawaslu memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon wakil bupati, sementara anggota lainnya diduga punya kedekatan dengan calon bupati.
“Kami mendesak KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera memberhentikan dan mengganti seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Empat Lawang demi menjaga netralitas dan keadilan dalam PSU mendatang,” ujar Fahmi.
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan menegaskan pihaknya siap melakukan supervisi sesuai putusan MK. Jika ada dugaan pelanggaran etik, hal itu akan diproses melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya menyatakan KPU Empat Lawang akan menjalankan keputusan MK sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya mengklaim belum menerima somasi yang dimaksud pasangan Budi-Henny.
“KPU Empat Lawang sudah bekerja sesuai prosedur sejak awal tahapan pencalonan. Kami berpedoman pada PKPU dan petunjuk teknis dari Kemendagri,” jelas Andika.
Dengan dinamika politik yang semakin memanas, publik menantikan langkah lanjutan dari KPU dan Bawaslu serta bagaimana PSU Empat Lawang akan berjalan. Akankah tuntutan pergantian komisioner dipenuhi? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.[THQ]
