RELUNG.ID – Bupati Muba HM Toha Tohet SH menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Muba atas dukungan, masukan, serta saran konstruktif terhadap arah pembangunan daerah. Ucapan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-26, agenda Tanggapan/Jawaban Bupati Muba Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Muba, Selasa (18/11/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay ini turut dihadiri para wakil ketua DPRD, anggota DPRD, Pj Sekda Muba Syafaruddin, para asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Muba.
Dalam kesempatan itu, Bupati Toha menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Seluruh upaya tersebut, katanya, diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Muba.
Terkait dinamika penggajian guru swasta di Muba, Bupati Toha menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mencermati aturan dan batas waktu penataan pegawai non-ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk menentukan mekanisme penggajian guru honor di sekolah swasta. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada 18 November 2025.
“Untuk APBD 2026, kami akan fokus pada program-program yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan, mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun infrastruktur yang lebih merata. Meskipun terjadi pengurangan transfer keuangan pusat, efisiensi anggaran harus tetap berjalan tanpa mengurangi prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik,” tegas Bupati Toha.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memastikan belanja wajib dan prioritas pembangunan tetap berjalan secara terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemkab Muba juga menyepakati bahwa penyertaan modal kepada BUMD harus berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan daerah sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Selain itu, pemerintah daerah mendukung kemudahan perizinan bagi kelompok tani dan nelayan, termasuk akses bantuan modal untuk memperkuat usaha masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kami berharap jawaban dan penjelasan ini dapat dipahami. Seluruh pokok pikiran, usul, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian kami sebagai bahan penyempurnaan kinerja pemerintah daerah pada tahun mendatang,” tutupnya.
Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan respons cepat Bupati Muba terhadap seluruh pandangan fraksi. Ia menegaskan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama menciptakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi jawaban yang disampaikan Bupati Muba. Ini menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kami berharap seluruh program yang telah dijelaskan dapat terealisasi secara konsisten dan berdampak nyata,” ujar Afitni.
Afitni juga menambahkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif demi memastikan setiap kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Muba.[THQ]
