RELUNG.ID – Kasus keracunan yang menimpa sejumlah peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alarm serius bagi pemerintah. Program yang dirancang untuk memperkuat gizi anak sekolah ini dinilai mulia, namun harus dibarengi pengawasan ketat agar aman dikonsumsi siswa.
Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumsel, Jafrizal, menegaskan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan MBG. Menurutnya, keracunan umumnya dipicu oleh higienitas dapur yang kurang terjaga, sanitasi peralatan, pemakaian air dan bahan yang tidak sesuai standar, serta distribusi makanan yang terlalu lama.
“Program MBG tidak boleh abai pada aspek paling dasar, yaitu keamanan pangan. Faktor higiene, sanitasi, hingga rantai distribusi sangat menentukan,” ujar Jafrizal, Sabtu (20/9/2025).
Ia menambahkan, bahan pangan hewani seperti daging, telur, dan susu sebaiknya hanya diambil dari tempat yang memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sertifikasi tersebut, jelasnya, menjadi jaminan mutu sekaligus memastikan produk aman dari kontaminasi bakteri.
“Makanan yang disajikan untuk siswa harus bersumber dari bahan bersertifikat. Produk asal hewan wajib berasal dari tempat dengan Sertifikat NKV sebagai jaminan keamanan dan higienitas,” lanjutnya.
Jafrizal menyoroti pola pengolahan makanan di dapur MBG yang sering dimasak sejak pagi namun baru dikonsumsi siang hingga sore tanpa pengendalian suhu. Hal ini berisiko besar menimbulkan kontaminasi, apalagi dengan jumlah siswa yang banyak sehingga proses distribusi kerap dilakukan terburu-buru.
“Makanan matang idealnya langsung dimakan. Bila lebih dari dua jam, suhu harus dijaga tetap panas di atas 60 derajat Celsius atau dingin di bawah 5 derajat Celsius,” katanya.
Untuk meminimalisasi risiko, ia merekomendasikan pembentukan tim keamanan pangan yang melibatkan Auditor NKV dan Pengawas Kesmavet. Tim tersebut berperan mengawasi dapur, memeriksa penyimpanan bahan, menguji sampel makanan, hingga memastikan kebersihan peralatan.
Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi juga dianggap penting. Misalnya, penggunaan thermo-safe, label waktu masak dan konsumsi, serta sistem digital untuk memantau suhu penyimpanan.
“Keracunan pada program MBG bukan sekadar persoalan dapur, tapi masalah sistem keamanan pangan yang perlu dibangun serius. Solusi meliputi sertifikasi NKV, pengaturan distribusi, penggunaan teknologi, hingga penerapan HACCP secara ketat,” ungkapnya.
Jafrizal menekankan, dengan sistem yang baik, MBG bisa menjadi program unggulan yang aman dan berkelanjutan. Evaluasi penerima manfaat pun perlu dilakukan secara rutin agar tujuan utama peningkatan gizi tercapai secara adil dan tepat sasaran.
“MBG jangan dipandang sekadar agenda makan bersama, melainkan investasi kesehatan generasi muda Indonesia,” tegasnya.[THQ]
