RELUNG.ID-Citra Grand City (CGC) Palembang akhirnya melaporkan tiga oknum warganya ke SPKT Polda Sumsel akibat perusakan yang terjadi terkait dengan pembayaran Izin Pemeliharaan Lingkungan (IPL).
Laporan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum CGC Palembang, Affan Arifin SH, pada Selasa (18/2/2025) sore.
Menurut Affan, laporan polisi itu terkait dengan tindakan perusakan yang dilakukan oleh tiga orang yang tinggal di klaster perumahan CGC.
“Laporan ini kami buat untuk tiga orang yang tinggal di klaster kami. Kasus yang kami laporkan adalah pengrusakan di lingkungan CGC,” ujar Affan .
Ia menjelaskan bahwa perusakan ini dipicu oleh masalah pembayaran IPL yang tidak terlunasi. “Ketiga warga tersebut sudah tujuh bulan tidak membayar IPL, dan tiba-tiba mereka mengamuk karena fasilitas yang dijanjikan dalam pembayaran IPL, sebesar Rp550 ribu per bulan, tidak direalisasikan. Salah satunya membuka pintu portal,” katanya.
Tiga warga yang dilaporkan memiliki peran yang berbeda dalam perusakan tersebut. Warga pertama yang dilaporkan adalah NH (50), seorang PNS, yang memutuskan tali portal dengan menggunakan pisau dapur dan melakukan ancaman kepada satpam dengan pisau.
Kedua, TY (55), seorang anggota DPRD Sumsel, merusak pos satpam, kursi, kipas angin, dan portal. Terakhir, AK, seorang pensiunan, yang membuat kericuhan dengan memblokir jalan CGC menggunakan banyak mobil selama hampir 12 jam.
“Dengan adanya perusakan ini, kami berharap pihak berwajib segera menindaklanjuti laporan kami,” katanya.
Sebelumnya, insiden ketegangan terjadi di komplek Citra Grand City, Palembang, ketika anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H Toyeb Rakembang, menunjukkan kemarahannya akibat kendaraannya yang tidak diizinkan masuk ke perumahan tersebut.
Satpam komplek menolak mobil Toyeb dan warga lainnya masuk karena dia belum membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), yang memicu perdebatan antara Toyeb, sejumlah warga, dan pihak keamanan.
Toyeb, yang didampingi beberapa warga, mengungkapkan bahwa ia dan warga lainnya sengaja menunda pembayaran IPL sebagai bentuk protes terhadap pengelola perumahan. Wisata Palembang
“Kami tidak membayar IPL karena itu bentuk protes kami, karena pelayanan yang diberikan sangat minim sementara biaya IPL terlalu tinggi,” ujar Toyeb, Minggu (16/2).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa pihaknya merasa tidak mendapatkan pelayanan yang layak, meskipun mereka sudah membayar IPL. Menurut Toyeb, pembayaran IPL bukan masalah besar, namun pelayanan yang diterima oleh warga harus sebanding.
Ia juga mengingatkan pihak Citra Grand City untuk menghentikan intimidasi terhadap warga, dengan ancaman pemutusan distribusi air jika IPL tidak dibayar.
“Ini hak kami. Rumah kami sudah lunas dan kami bayar pajak ke Pemkot, kok mereka semena-mena mengatur kami di sini? Kami ingin mengatur diri sendiri,” tambahnya. (DSK)
