RELUNG.ID- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terlibat perdebatan dengan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, saat meninjau lahan milik negara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Perdebatan tersebut terjadi ketika Ara mengecek langsung lahan yang selama ini diketahui dikuasai organisasi masyarakat (ormas). Lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan pemerintah untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam pertemuan itu, Ara menegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah membangun rumah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pengembang.
“Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang,” ujar Ara.
Menanggapi hal tersebut, Hercules menyatakan bahwa lahan yang dikelola pihaknya memang merupakan milik negara dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Ia pun menegaskan tidak keberatan jika lahan tersebut digunakan pemerintah.
“Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan,” kata Hercules.
Meski demikian, Ara menekankan pentingnya keberanian negara dalam menertibkan aset-aset yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Ia menyebut masih banyak lahan negara yang dikuasai pihak lain, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia.
“Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” tegas Ara.
Ara juga mengungkap bahwa temuan serupa tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah lain seperti Bandung dan Medan, di mana lahan-lahan strategis dikuasai pihak lain.
Menurutnya, pemerintah akan mengambil kembali lahan tersebut untuk mendukung program pembangunan perumahan rakyat, khususnya rumah susun (rusun) di kawasan perkotaan.
“Kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan rakyat. Mengurus negara ini harus punya nyali untuk menegakkan kebenaran,” ujarnya.
Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan berjanji menyediakan hunian layak.
Pemerintah kini mulai merealisasikan program tersebut dengan pembangunan rusun di kawasan Kramat, Senen. Pada tahap awal, sebanyak 324 unit hunian ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Selain itu, PT KAI juga menyiapkan sekitar 500 unit tambahan, sehingga total hunian yang akan dibangun mencapai 824 unit. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan rawan seperti bantaran rel kereta api.[YKP]
