RELUNG.ID – Demonstrasi bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Aksi mahasiswa ini juga mengakibatkan bentrok antara polisi dan ormas di sejumlah wilayah diantaranya di Jogja dan di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Dikutip dari akun instagram @corong.api, aksi mahasiswa berujung bentrok terjadi di Jalan Malioboro, Yogjakarta. Dari video tersebut, terlihat mahasiswa dipukul mundur oleh sejumlah oknum yang diduga ormas dan polisi tak berseragam. Bahkan, beberapa massa aksi dipukul menggunakan kayu.
“Aparat dan ormas semakin arogan,” tulis akun tersebut.
“Lokasi: Jalan Malioboro. Pukul: 21.30,” tambahnya.
Aksi bentrok yang melibatkan polisi dan ormas ini juga terjadi di Pontianak, tepatnya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar). Aksi yang digelar BEM Universitas Tanjungpura (Untan) ini berakhir ricuh karena petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) berupaya merebut ban yang dibawa massa.
Adu mulut sempat terjadi hingga akhirnya massa dilaporkan dipukul mundur dan didorong keluar dari area pagar menuju Jalan Ahmad Yani. Di lapangan juga menyebutkan adanya intervensi dari sekelompok massa berpakaian preman yang diduga merupakan oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dan ikut memukul mundur mahasiswa.
Meski demikian, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengaku masih mengecek terlebih dahulu informasi dan dugaan keterlibatan oknum ormas ini.
“Nanti saya cek dulu ya,” kata Endang Tri Purwanto dikutp dari kabaronline.
Sebelumnya, Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan mengapresiasi segala tuntutan mahasiswa dalam aksi demo ini. Meski demikian, seharusnya mahasiswa menyampaikan tuntutan tersebut secara damai.
Menurutnya, tuntutan mahasiswa ini mulai dari isu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pasar Modal hingga penegakkan hukum. Terkait karhutla, saat ini pemerintah masih mengkaji baik dan buruknya dalam menetapkan bencana nasional. Mengingat, selama pemerintah masih mampu menyelesaikannya sendiri maka belum berharap keterlibatan negara lain.
Sedangkan, untuk pasar modal. Saat ini pemerintah telah membuktikan dengan mencabut izin operasional dan menjatuhi sanksi sejumlah korporasi yang terbukti melanggar.
“Kepolisian RI juga berupaya memeriksa skandal terkait MSCI agar kepercayaan investor tetap tinggi,” katanya.
Terkait dengan kebebasan berpendapat. Menurutnya hal itu merupakan bagian demokrasi. Sedangkan, pemerintah hanya membatasi perusak demokrasi yang menodai tata krama dan keharmonisan bangsa.
Mereka para perusak demokrasi ini adalah kelompok yang bersembunyi di media sosial dengan melakukan kampanye negatif dan vulkar.
“Presiden Prabowo juga memastikan penegakan hukum berjalan untuk memberantas KKN,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Presiden juga memastikan anak terlantar harus bersekolah, sehingga dibangunya Sekolah Rakyat di berbaga daerah. “Di sektor kesehatan, program cek up gratis lebih dari 100 juta penduduk,” tutupnya. (vid)
