RELUNG.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan kembali meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau dan fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Menyikapi hal itu, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan kesiapan anggaran serta memperkuat langkah pencegahan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah meski dalam beberapa tahun terakhir angka kejadian karhutla mengalami penurunan.
Menurutnya, peningkatan jumlah titik panas (hotspot) yang mulai kembali terlihat sejak 2020 menjadi sinyal bahwa potensi kebakaran tetap harus diwaspadai.
“Apalagi kita akan menghadapi puncak El Nino pada Agustus dan September. Kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan,” katanya, Rabu (1/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Sumail juga menyoroti alokasi anggaran operasional pengendalian karhutla yang mencapai sekitar Rp2,2 triliun. Ia meminta pemerintah bersikap terbuka apabila anggaran tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.
Menurutnya, keterbukaan mengenai kebutuhan anggaran penting agar Komisi IV DPR dapat memberikan dukungan melalui pembahasan anggaran.
“Kalau anggaran yang tersedia belum mencukupi, sampaikan secara terbuka berapa kebutuhan riilnya sehingga kami di Komisi IV dapat memberikan dukungan,” katanya.
Selain aspek pendanaan, Sumail menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, termasuk perusahaan yang diduga terlibat.
Ia menilai tindakan tegas diperlukan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Harus ada ketegasan dalam penegakan hukum. Jangan sampai pelanggaran terus terjadi karena tidak ada efek jera,” tegasnya.
Komisi IV DPR berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan, kesiapan personel, serta koordinasi lintas instansi guna meminimalkan risiko karhutla selama musim kemarau tahun ini. (YSF)
