RELUNG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menunjukkan peran sentralnya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah melalui penyelenggaraan Rapat Paripurna ke-14, Selasa (4/11/2025).
Agenda utama paripurna kali ini adalah penyampaian jawaban resmi Pemerintah Kabupaten PALI atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, S.H., dan dihadiri 16 dari 30 anggota dewan sehingga dinyatakan memenuhi kuorum. Kehadiran para legislator menegaskan komitmen DPRD dalam memastikan tahapan pembahasan APBD berjalan sesuai mekanisme dan transparan.
Dalam forum resmi tersebut, DPRD PALI memberikan ruang penuh kepada Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, S.H., untuk menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap tujuh fraksi: PAN, PDIP, Demokrat, Golkar, PKS, Bintang Berhati Umat, dan Gerakan Nasional Indonesia Raya (GNIR).
Wabup Iwan Tuaji mengapresiasi perhatian dan kritik konstruktif yang disampaikan para fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan arah kebijakan APBD 2026.
“Terima kasih atas pandangan dan saran seluruh fraksi. Semua masukan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Raperda APBD 2026,” ujar Iwan.
Para fraksi sebelumnya menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari efisiensi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM dan peningkatan PAD. Seluruh catatan tersebut mendapat respons positif dari pihak eksekutif.
Dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif, DPRD PALI menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran agar tetap selaras dengan kebutuhan publik dan prioritas pembangunan daerah.
Setelah penyampaian jawaban eksekutif, DPRD PALI melalui Badan Anggaran selanjutnya akan melanjutkan tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paripurna menutup rangkaian agenda dengan pesan agar seluruh pihak menjaga sinergi demi lahirnya APBD yang kredibel, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat PALI. (rilis)
