RELUNG.ID – DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak Perum Bulog Kanwil Sumsel-Babel untuk segera membangun fasilitas penggilingan padi (rice milling) demi melindungi petani dari dominasi tengkulak dan memastikan harga gabah tetap stabil.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Ayu Nur Suri menilai lemahnya daya serap Bulog terhadap gabah lokal serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses penggilingan membuat petani terus mengalami kerugian.
“Sumsel ini penghasil padi besar, tapi petaninya terus dirugikan karena Bulog belum punya rice milling sendiri. Selama ini kita cuma jadi penonton permainan harga di lapangan. Sudah saatnya Bulog turun tangan penuh, dengan alat produksi sendiri,” ujar Ayu dalam rapat koordinasi penyerapan gabah bersama stakeholder dan OPD terkait di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sumsel, Selasa (4/3/25) lalu.
Ayu mengungkapkan, pada 2025 Sumsel diperkirakan menghasilkan 2,9 juta ton gabah kering panen (GKP), namun Bulog hanya mampu menyerap sekitar 160 ribu ton beras. Artinya, mayoritas hasil panen petani dilepas ke pasar bebas tanpa perlindungan harga, yang akhirnya dimanfaatkan oleh tengkulak.
“Bayangkan, produksi kita nyaris 3 juta ton, tapi Bulog cuma serap segitu. Sisanya kemana? Jelas jatuh ke tangan tengkulak. Kalau begini terus, petani kita tidak akan pernah sejahtera,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel ini menyoroti bahwa hingga kini Bulog Sumsel tidak memiliki fasilitas rice milling sendiri dan masih bergantung pada 23 pengusaha penggilingan padi yang terikat kontrak. Ketergantungan ini membuat Bulog kesulitan menjaga standar kualitas, efisiensi biaya, dan kontrol harga.
“Kalau Bulog punya rice milling sendiri, semua rantai produksi bisa dikendalikan. Harga lebih stabil, kualitas lebih terjamin, petani juga tidak lagi dipaksa menjual murah karena tidak ada pilihan lain,” tambahnya.
Selain itu, Ayu juga menegaskan pentingnya penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru sesuai Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025, yang menetapkan harga GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Saya tegaskan, jangan ada yang main mata soal harga. Kalau ada yang beli gabah di bawah Rp 6.500, itu pelanggaran. Bulog wajib jadi garda terdepan menjaga harga petani,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Palembang ini.
Adapun rincian harga resmi penyerapan Bulog 2025 adalah: GKP di petani Rp 6.500/kg, GKP di penggilingan Rp 6.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 8.000/kg, GKG di gudang Bulog Rp 8.200/kg, dan beras di gudang Bulog Rp 12.000/kg. Namun di lapangan, banyak petani masih terpaksa menjual gabah jauh di bawah HPP karena lemahnya daya serap Bulog dan kuatnya kendali tengkulak.
Melihat situasi ini, DPRD Sumsel akan merekomendasikan kepada Gubernur Sumsel untuk memanggil seluruh asosiasi pengusaha penggilingan padi guna membentuk forum komunikasi yang berfokus menjaga keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani hingga konsumen.
“Ini soal keadilan dan keberpihakan. Kita harus duduk satu meja: pemerintah, Bulog, pengusaha, dan petani. Kalau tidak ada sinergi, harga terus dikendalikan segelintir pemain. Petani cuma jadi korban,” tandasnya.
Selain pembangunan rice milling, Ayu juga mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat pendampingan petani, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, penerapan teknologi pertanian modern, hingga akses pemasaran. Ia menekankan bahwa hilirisasi padi harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir agar Sumsel bukan hanya penghasil gabah, tetapi juga pusat produksi beras berkualitas tinggi.
“Potensi kita luar biasa, tapi tanpa keberanian membangun ekosistem pangan yang adil, petani kita akan terus dikalahkan. Kita tidak boleh biarkan itu terjadi,” pungkasnya. (DSK)
