RELUNG.ID – Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Nopianto menegaskan, langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar langkah itu tidak berhenti pada sekadar bongkar pasang manajemen.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini, tapi jangan hanya ganti orang. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar BUMD tidak menjadi beban daerah,” tegas Nopianto, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, kehadiran tenaga profesional di jajaran komisaris maupun direksi bisa memberi angin segar bagi BUMD untuk memperbaiki kinerja. Namun, DPRD menyoroti masih ada BUMD yang “sakit” bahkan “setengah mati”, salah satunya PD Prodexim yang bertahun-tahun merugi.
“Kalau bisa diselamatkan, silakan diperbaiki. Kalau sudah tidak mungkin, tutup saja. Jangan sampai terus jadi beban keuangan daerah,” ujarnya.
Nopianto juga menyinggung pelayanan air bersih oleh TSM yang dinilai masih jauh dari harapan. Masyarakat mengeluh soal tarif mahal, kualitas air keruh, hingga gangguan distribusi. Evaluasi menunjukkan jumlah pelanggan tidak sebanding dengan kapasitas produksi perusahaan.
Meski begitu, ia mengapresiasi pembangunan water treatment plant (WTP) dan intake baru di Talang Buluh yang digarap TSM bersama PDAM Tirta Betuah Banyuasin. “Proyek ini harus segera diselesaikan agar keluhan masyarakat terjawab,” kata dia.
Politisi Nasdem itu menegaskan, BUMD seharusnya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), bukan sebaliknya. “BUMD harus jadi aset, bukan beban. Harus ada dividen yang jelas untuk daerah,” tegasnya.
Menanggapi isu bahwa kursi manajemen BUMD hanya diisi orang dekat kepala daerah, Nopianto menilai hal itu bukan masalah selama yang bersangkutan berkompeten. “Profesionalitas yang utama. Kalau punya kapasitas dan pengalaman, siapa pun berhak duduk di manajemen,” pungkasnya. (DSK)
