RELUNG.ID — Kinerja belanja negara di Sumatera Selatan sepanjang 2025 menunjukkan tren perlambatan, meski realisasinya hampir menyentuh target. Kondisi ini menjadi sinyal adanya perubahan arah kebijakan fiskal yang berdampak langsung ke daerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, total realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp48,2 triliun atau 95,3 persen dari target. Namun, angka tersebut mengalami penurunan 8,85 persen secara tahunan (year on year).
Kepala Kantor Perwakilan DJPb Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengungkapkan perlambatan ini dipicu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat di awal tahun 2025.
“Belanja pemerintah pusat cukup tertekan karena adanya penyesuaian dan penahanan pada belanja barang serta belanja modal,” ujarnya.
Secara rinci, belanja pemerintah pusat di Sumsel hanya terealisasi Rp14,4 triliun atau mengalami kontraksi tajam hingga 26,97 persen. Selain faktor efisiensi, absennya agenda besar seperti Pemilu dan Pilkada yang pada 2024 menyedot anggaran juga turut memengaruhi penurunan tersebut.
Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) justru menjadi penopang utama. Realisasi TKD mencapai Rp33,7 triliun atau 96,53 persen dari pagu, bahkan tumbuh 2,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Rahmadi menjelaskan, meski pemerintah pusat melakukan penghematan, aliran dana ke daerah tetap dijaga untuk memastikan roda ekonomi tetap bergerak.
“TKD masih cukup besar, sehingga secara keseluruhan belanja negara di Sumsel masih menunjukkan kinerja yang relatif terjaga,” katanya.
Namun demikian, ia menyoroti lambatnya implementasi sejumlah program prioritas pemerintah yang turut menahan laju belanja. Beberapa program strategis bahkan belum berjalan optimal meski anggaran telah disiapkan.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis belum berjalan luas, sementara pembentukan koperasi desa juga masih tahap awal. Ini yang membuat serapan anggaran belum maksimal,” jelasnya.
Dari komposisi belanja pemerintah pusat, porsi terbesar masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp6,59 triliun, diikuti belanja barang Rp6,21 triliun dan belanja modal Rp1,65 triliun. Sementara bantuan sosial relatif kecil namun terserap penuh.
Adapun pada komponen TKD, dana alokasi umum dan dana bagi hasil menjadi penyumbang terbesar, disusul dana desa dan berbagai skema transfer lainnya.[THQ]
