RELUNG.ID-Feriyandi resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Gibran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk masa bakti 2026–2031.
Sosok yang sebelumnya dikenal pernah menahkodai Relawan Projo (Pro Jokowi) pada Pemilu 2019 itu kini kembali mendapat mandat untuk memperkuat barisan relawan pendukung pemerintah.
Penetapan kepengurusan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dan Halalbihalal Laskar Gibran yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/4/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan pengurus dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua DPW Laskar Gibran Sumsel, Feriyandi, menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja membangun struktur organisasi hingga ke akar rumput.
“Ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu dekat, kami akan fokus melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota se-Sumsel,” kata Feriyandi.
Ia menegaskan, Laskar Gibran Sumsel akan berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah pusat.
“Kami ingin Laskar Gibran tidak hanya menjadi relawan saat momentum politik saja, tetapi juga hadir di tengah masyarakat, membantu menyukseskan program pemerintah serta mendorong kegiatan sosial yang bermanfaat,” ujarnya.
Feriyandi juga menilai dinamika organisasi relawan saat ini terus berkembang ke arah yang lebih profesional dan terstruktur. Hal ini, menurutnya, menjadi modal penting untuk menjaga soliditas sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kami akan membangun organisasi yang solid, responsif, dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini yang menjadi komitmen kami di Sumatera Selatan,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait, secara langsung menyerahkan SK kepada jajaran pengurus wilayah.
Ia didampingi Sekretaris Jenderal Dafit Fitria Bangun Saduk dalam prosesi yang berlangsung di Ballroom The Sunan Hotel, Solo.
Dalam sambutannya, Leonardo menegaskan bahwa penyerahan SK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanah besar untuk menggerakkan organisasi secara nyata di tingkat daerah.
“Setelah menerima SK, seluruh pengurus DPW harus segera melakukan konsolidasi internal hingga ke tingkat daerah. Pembentukan struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten dan kota menjadi langkah awal yang sangat penting,” ujarnya. [YSF]
