RELUNG.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, niatan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah SMA Gibran.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana seperti dikutip dari .
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan mundur di tengah tekanan yang muncul akibat polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujarnya.
Prasetyo sekaligus membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran. Ia menyebut Presiden justru memberikan sejumlah saran dan meminta Wapres mendapat kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
“Namun, tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran. Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah sang Wapres.
Tekanan itu menyusul putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024, tidak sah. (KPB)

