RELUNG.ID – Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum secara tegas dan profesional dalam momentum Safari Ramadan 1447 H bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan di Masjid Al-Adli Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Senin (23/2/2026).
Kapolda Sumsel menekankan bahwa stabilitas keamanan selama Ramadan menjadi prioritas utama Polda Sumsel.
Setiap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial, premanisme, peredaran narkotika, maupun tindak kriminalitas jalanan akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ramadan merupakan periode dengan aktivitas masyarakat yang meningkat signifikan. Karena itu, Polda Sumsel memperkuat patroli terpadu, pengamanan rumah ibadah, deteksi dini potensi konflik, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat,”Irjen Pol Sandi Nugroho
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda atas soliditas yang terus terjaga. Menurutnya stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan Sumsel Zero Conflict. Stabilitas adalah syarat mutlak keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolda Sumsel memastikan bahwa pendekatan preventif tetap diutamakan, namun tindakan represif akan dilakukan secara cepat, terukur, dan transparan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, mengatakan Polda Sumsel terus berkomitmen Zero Conflict diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
“Kapolda Sumsel menegaskan tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan selama Ramadhan. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan proporsional demi menjamin rasa aman masyarakat,” ujar Kombes Pol Nandang.
Ia menambahkan, Polda Sumsel telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk meningkatkan patroli malam, pengawasan titik rawan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah eskalasi konflik sosial. (FZP)
