RELUNG.ID — Ambisi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk kembali menjadi salah satu lumbung padi nasional masih menghadapi hambatan serius di sektor infrastruktur pertanian. Gubernur Sumsel Herman Deru menyoroti lambannya pembangunan jaringan irigasi yang membuat produktivitas padi di sejumlah daerah belum optimal.
Menurut Deru, perlu keseimbangan antara ekstensifikasi dan intensifikasi agar produksi padi dapat meningkat signifikan. Ia mengakui, program cetak sawah seluas 38 ribu hektare sudah dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, upaya intensifikasi masih terhambat karena keterbatasan sistem irigasi yang memadai.
“Dari total 519 ribu hektare luas baku sawah di Sumsel, irigasi teknisnya belum mencapai 100 ribu hektare,” ungkap Deru saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Rabu (15/10/2025).
Deru menyoroti lambatnya penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumsel. Menurutnya, bendungan tersebut menjadi kunci dalam menambah pasokan air untuk jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier di daerah sentra pertanian.
“Bendungan Tiga Dihaji sudah lima kali ulang tahun tapi belum selesai juga. Padahal ini sangat penting untuk meningkatkan debit air ke sawah-sawah kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa pasokan air yang memadai, program peningkatan produktivitas pertanian hanya akan berjalan di tempat.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pertanian agar ketahanan pangan nasional tidak bergantung pada daerah lain.
“Ketahanan pangan itu membutuhkan konektivitas. Mulai dari irigasi, jalan menuju sentra produksi, hingga pelabuhan seperti Tanjung Carat harus saling terhubung,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dwi Purwantoro, mengungkapkan bahwa dari total 7,38 juta hektare luas baku sawah di Indonesia, sekitar 2,65 juta hektare masih bergantung pada tadah hujan.
“Sekitar 4,72 juta hektare sudah berada di wilayah irigasi, namun banyak yang perlu intervensi rehabilitasi dan pembangunan jaringan baru,” ujarnya.
Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII telah mengalokasikan dana sebesar Rp770 miliar untuk memperkuat infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan di Sumsel.
Rinciannya, Rp380 miliar untuk pos reguler, Rp118 miliar untuk optimalisasi lahan, serta Rp270 miliar lebih untuk program *Inpres Ketahanan Pangan tahap I–III.
Namun, dengan irigasi teknis baru mencakup kurang dari seperlima total sawah di Sumsel, tantangan mempercepat pembangunan masih jauh dari kata selesai.[THQ]
