RELUNG.ID-Dari total 17 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel), hanya empat orang yang tercatat ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keempat legislator tersebut berasal dari empat fraksi berbeda, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Berdasarkan data yang dihimpun, mereka adalah Fauzi Amro dari Fraksi NasDem, Bertu Merlas dari Fraksi PKB, Wahyu Sanjaya dari Fraksi Demokrat, serta Askweni dari Fraksi PKS.
Berdasarkan daerah pemilihan, Fauzi Amro merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I. Sementara Bertu Merlas, Wahyu Sanjaya, dan Askweni berasal dari Dapil Sumsel II.
Dengan demikian, keterwakilan legislator Sumsel dalam usulan HMP tersebut terdiri dari satu anggota Dapil Sumsel I dan tiga anggota Dapil Sumsel II.
Jika dibandingkan dengan total 17 anggota DPR RI asal Sumsel, jumlah tersebut hanya sekitar 23,5 persen. Artinya, sebanyak 13 legislator lainnya tidak tercantum dalam daftar pengusul HMP.
Keterlibatan empat legislator asal Sumsel ini menjadi bagian dari dinamika politik nasional yang berkembang menyusul wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Meski wacana tersebut kemudian tidak berlanjut, sikap politik para legislator yang ikut menandatangani usulan HMP tetap menjadi perhatian.
Sebelumnya, pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani dan menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik itu menjadi upaya sejumlah anggota parlemen untuk membawa persoalan tersebut ke pembahasan lebih lanjut di DPR RI.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hak tersebut, DPR dapat menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat seorang wakil presiden langsung dimakzulkan. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Di antara empat legislator asal Sumsel tersebut, nama Bertu Merlas cukup menyita perhatian. Pasalnya, anggota DPR RI dari Fraksi PKB itu diketahui merupakan adik kandung Gubernur Sumsel Herman Deru.
Relasi keluarga tersebut menarik dicermati di tengah polemik politik yang menyangkut Gibran Rakabuming Raka.
Herman Deru sendiri diketahui memiliki hubungan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan ayah kandung Gibran.
Sebelum mengikuti kontestasi Pilgub Sumsel 2024, Herman Deru sempat menemui Jokowi di Solo untuk meminta dukungan politik. Tidak hanya Herman Deru, menantunya, Syamsudin Isaac Surya Manggala, juga pernah menemui Jokowi di Solo.
Kondisi ini menempatkan keterlibatan Bertu Merlas dalam pengusulan HMP sebagai fakta politik yang menarik untuk dicermati. Terlebih, terdapat hubungan keluarga antara dirinya dengan Herman Deru, yang sebelumnya memiliki komunikasi politik dengan Jokowi.
Pengamat politik Bagindo Togar menilai, sikap sejumlah politisi asal Sumsel di Senayan tersebut menunjukkan karakter oportunis dan minim loyalitas. Menurutnya, mereka dinilai memanfaatkan celah politik untuk mengambil keuntungan dari situasi yang berkembang.
“Inilah yang sangat disayangkan. Padahal, jelas hubungan mereka dengan Jokowi sebelumnya seperti apa. Namun, ketika ada peluang seperti ini, justru kembali seperti berbalik dengan meneken HMP. Mereka ini politisi yang oportunis karena tidak memiliki loyalitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bagindo mengatakan karakter politisi seperti itu perlu menjadi catatan bagi Jokowi ke depan.
“Tentu harus diwaspadai politisi seperti ini. Sudah seharusnya Pak Jokowi dan Gibran ke depan menutup komunikasi dalam menghadapi tipikal politisi oportunis seperti ini,” tegasnya. [YSF]

