RELUNG.ID- Anggota Komisi II DPRD Sumatera Selatan Handry Pratama Putra mendukung langkah pemerintah yang menghentikan penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk memutus rantai distribusi yang menyebabkan harga gas melonjak tinggi.
“Saya rasa ini langkah yang sangat baik untuk memotong rantai distribusi dan menghindari adanya permainan harga,” kata Handry, yang akrab disapa Tama, pada Senin (3/2/2025).
Politisi Partai Demokrat ini berharap, meskipun pengecer dihentikan, distribusi elpiji 3 kg tetap dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, khususnya di daerah pelosok. Ia menekankan pentingnya kehadiran pangkalan resmi Pertamina di wilayah-wilayah tersebut.
“Tetapi dengan syarat, pangkalan resmi Pertamina harus ada di pelosok-pelosok daerah, jangan sampai masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg,” lanjutnya.
Tama menambahkan, bahwa langkah ini diharapkan bisa memastikan subsidi tepat sasaran, tanpa ada pihak pengecer yang memanfaatkan celah untuk menaikkan harga gas elpiji.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kg menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang akan datang. Dengan meningkatnya kebutuhan gas selama periode tersebut, Tama berharap agar pasokan tidak terganggu.
“Yang terpenting adalah ketersediaan gas 3 kg tidak langka, karena kebutuhan akan meningkat seiring datangnya bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kami berharap pihak pemerintah memastikan tidak ada kelangkaan gas dengan harga tinggi dan barang yang sulit didapat,” kata Tama, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Sebagai informasi, mulai 1 Februari 2025, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menghentikan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Kebijakan ini bertujuan untuk menata ulang distribusi agar penyaluran gas subsidi tepat sasaran.[DSK]
