Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai valuasi dan kualitas barang milik negara atau aset milik negara mencapai Rp11.454 triliun.
Demikian diketahui saat serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/12).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat. Hingga tahun 2021, tercatat nilai dari valuasi dan kualitas aset barang milik negara dan aset milik negara mencapai Rp11.454 Triliun.
“Nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan. Ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar adalah dari Kementerian PUPR,” katanya.
Dia juga menyebut pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana sebagian pembangunan ini berasal dari uang negara, masyarakat, dan juga swasta. Menurutnya, pengunaan uang negara harus dipertanggujawabkan kepada publik melalui mekanisme APBN.
“Kita juga melihat APBN dibelanjakan untuk berbagai belanja-belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur. Kita juga tahu bahwa APBN juga berguna bagi masyarakat dalam berbagai bentuk belanja yang mereka bisa rasakan secara langsung maupun tidak langsung,” kata Menkeu.
Selain itu, Menkeu juga menyebut APBN dan negara selalu hadir untuk rakyat, dalam hal ini adalah kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Karena menurut Menkeu, negara yang maju adalah negara yang dapat memiliki kontrak sosial yang kuat dengan rakyatnya.
“Ini adalah bagian tugas mulia kita untuk terus menjaga, memelihara dan memperkuat tali kontrak sosial dengan rakyat dan juga bagian dari membangun kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa proses penghibahan ini dilakukan karena semua aspek membutuhkan sentuhan pembangunan, mulai dari jalan-jalan yang diberikan kepada pemerintah daerah, juga terdapat infrastruktur air bersih, air baku, waduk, jembatan, jalan-jalan nasional, mesin-mesin, hingga pada bangunan sekolah. Kesemuanya ini dikatakan Menkeu adalah merupakan bentuk dari membangun peradaban.
“Negara yang peradabannya tinggi dan punya tata kelola yang baik, pasti setiap aset yang dibangun selain disampaikan kepada publik dia akan dipelihara dan dimanfaatkan untuk publik. Jadi kalau teman-teman PUPR ini terus membangun kesadaran barang-barang milik negara harus dijaga bersama dan dimanfaatkan secara maksimal, sebetulnya Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik tapi yang paling penting adalah membangun peradaban,” ungkap Menkeu
Oleh karena itu, Menkeu berharap agar semua pihak yang menerima hibah ini akan dapat memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara maksimal, karena uang negara itu adalah juga uang rakyat sebagai bagian dari membangun peradaban dan kontrak sosial yang makin kuat berdasarkan asas akuntabilitas dan kepercayaan.
“Tolong titip barang milik negara tersebut. Walaupun sudah tidak di dalam neraca pemerintah pusat dijaga, pelihara, dimanfaatkan secara maksimal sehingga ini akan terus memperkuat apa yang disebut tata kelola dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah,” pungkasnya.
