RELUNG.ID — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase baru. Setelah merampungkan tahap awal yang berfokus pada kawasan pemerintahan eksekutif, proyek ambisius ini kini diarahkan untuk membangun pusat kekuasaan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari transformasi menuju ibu kota politik Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa fase pertama pembangunan yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024 telah menghasilkan infrastruktur inti pemerintahan, khususnya kawasan eksekutif yang kini mulai difungsikan.
“Secara garis besar, tahap pertama sudah kita selesaikan. Kawasan yang ada sekarang ini adalah area eksekutif,” ujarnya saat menerima kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (20/4).
Memasuki periode 2025–2030, pembangunan IKN akan berfokus pada infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif, sekaligus melengkapi ekosistem pemerintahan terpadu di ibu kota baru tersebut. Langkah ini dinilai sebagai fase krusial dalam memindahkan pusat pengambilan keputusan negara secara menyeluruh dari Jakarta ke Nusantara.
Basuki menegaskan, arah pembangunan ini sejalan dengan target pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 79 Tahun 2023. Artinya, bukan hanya fungsi administratif yang dipindahkan, tetapi juga aktivitas politik nasional akan mulai berdenyut di kawasan tersebut.[THQ]
