RELUNG.ID – Rentetan kecelakaan maut di jalan hauling batu bara Sumatera Selatan (Sumsel) memicu sorotan tajam dari DPRD Sumsel dan aktivis.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hardianto Aljufri, menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Kementerian ESDM untuk mengevaluasi penerapan standar keselamatan kerja (K3) operator jalan hauling di seluruh provinsi.
“Kami beberapa waktu lalu sudah memanggil inspektur tambang dari Kementerian ESDM. Kami minta seluruh pengguna hauling, terutama perusahaan-perusahaan, memperhatikan standar K3, baik K3 pekerjaan maupun K3 terhadap hauling batubara,” ujar David, Kamis (26/11/2025).
Hasil temuan inspektur tambang, kata David, masih menunjukkan pelanggaran over kapasitas muatan pada kendaraan hauling.
“Kami minta perusahaan menegur vendor-vendor yang bekerja di perusahaan mereka agar standar K3 dijalankan secara serius,” tambahnya.
Fenomena kecelakaan beruntun di jalan hauling semakin mengkhawatirkan. Dalam kurang dari sebulan, dua peristiwa maut terjadi.
Pertama, di jalan hauling PT Royaltama Mulia Kencana (RMK), Muara Enim, Sabtu (25/10/2025), seorang pengawas hauling bernama Ozy Ozami (26) meninggal dunia setelah kendaraan yang dikendarainya terlindas dump truck bermuatan 32 ton.
Terbaru, kecelakaan di Jalan hauling PT Musi Mitra Jaya (MMJ) Km 48, Desa Pangkalan Bayat, Muba, Minggu (23/11/2025), menewaskan dua orang ketika dump truck terguling menimpa mobil Kijang Innova.
Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi, menilai kecelakaan berulang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan manajemen keselamatan operator jalan hauling.
“Setiap operator wajib memiliki standar keselamatan tertulis, rambu lengkap, jalur steril, sistem kontrol kecepatan, dan petugas pengawas di titik rawan. Faktanya, di lapangan jauh dari standar,” tegas Rahmat.
Rahmat menambahkan, tekanan produksi kerap membuat perusahaan mengabaikan aspek keselamatan.
“Kendaraan di jalan hauling besar dan bermuatan puluhan ton. Sedikit kelalaian, akibatnya fatal, baik bagi pekerja maupun masyarakat,” katanya.
Dia mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh jalan hauling, baik dikelola perusahaan besar maupun operator swasta. Penegakan standar K3 yang ketat dianggap kunci mencegah tragedi serupa di masa depan.
“Jika ditemukan pelanggaran serius, pemerintah harus berani membekukan atau mencabut izin operator,” tegas Rahmat. (tim)
