RELUNG.ID – Koalisi Masyarakat Palembang secara resmi mengajukan enam tuntutan terhadap konten kreator, Willie Salim. Tuntutan ini imbas dari konten masik daging rendang 200 kilogram yang dibuatnya beberapa waktu lalu.
Unggahan Willie Salim terkait konten tersebut dianggap mencemarkan nama baik Kota Palembang. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Guns Café pada Sabtu (22/3/2025) malam, yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, tokoh budaya, hingga aktivis sosial.
Ketua Koalisi M. Hidayatul Fikri, didampingi oleh Sekretaris Kirana dan Suzan Oktaria, menegaskan tuntutan ini merupakan respons atas kontroversi yang ditimbulkan oleh Willie Salim, khususnya terkait dua insiden yang sempat viral.
“Insiden rendang, yang menimbulkan persepsi negatif terhadap kuliner khas Sumatera Selatan, telah merugikan citra kuliner dan budaya Palembang. Selain itu, pembagian kolak duren di Benteng Kuto Besak (BKB) yang berujung pada kegaduhan nasional menunjukkan ketidakterkendalian dalam acara pembagian makanan dalam jumlah besar,” ujar Hidayatul Fikri.
Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Masyarakat Palembang menegaskan enam tuntutan utama yang harus dipenuhi. Mereka mendesak Willie Salim untuk segera menghapus seluruh kontennya di berbagai platform yang dianggap mencemarkan nama baik Kota Palembang, terutama yang berkaitan dengan insiden rendang dan pembagian kolak duren di BKB.
Selain itu, mereka akan mengajukan tuntutan hukum terhadap Willie Salim, baik secara perdata, pidana, maupun hukum adat, atas perbuatannya yang dinilai merugikan citra masyarakat Palembang.
Masyarakat juga diajak untuk memboikot seluruh akun media sosial Willie Salim sebagai bentuk protes dan upaya mencegah penyebaran narasi negatif tentang Kota Palembang.
Tidak hanya itu, mereka juga akan melaporkan kreator konten lainnya, baik yang berasal dari Palembang maupun luar daerah, yang ikut menyebarluaskan atau membully masyarakat Palembang terkait kontroversi ini.
Koalisi juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut petugas yang terlibat dalam pengawalan Willie Salim saat acara buka puasa di BKB, yang dinilai memicu kontroversi besar.
Selain itu, mereka juga mendesak kepolisian untuk menyelidiki SOP perizinan kegiatan Willie Salim di BKB, yang dianggap tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga berujung pada kegaduhan yang mencoreng nama baik Palembang.
Koalisi menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan upaya nyata dalam menjaga harga diri dan kehormatan Kota Palembang.
Komunitas lokal juga berencana mengajukan petisi online agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap konten yang dinilai merugikan citra Palembang.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Koalisi Masyarakat Palembang berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Mereka akan melaporkan Willie Salim ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi menyesatkan.
Selain itu, mereka juga akan menempuh jalur hukum adat dengan melibatkan tokoh adat dan sesepuh Palembang untuk mengambil tindakan simbolis terhadap pihak yang dianggap merugikan nama baik kota.
Tidak hanya itu, Koalisi juga akan berkoordinasi dengan komunitas kreator lokal guna menggalang dukungan dalam mempertahankan citra positif Kota Palembang di media sosial.
Koalisi Masyarakat Palembang menegaskan bahwa ini bukan sekadar perlawanan terhadap satu individu, melainkan upaya untuk menjaga kebanggaan dan martabat masyarakat Palembang.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika nama baik kota ini diinjak-injak oleh orang yang tidak memahami budaya kami. Langkah ini adalah bentuk nyata perlawanan terhadap segala bentuk penghinaan terhadap masyarakat Palembang,” tegas M. Hidayatul Fikri. (DSK)
