Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 14 Desember 2022, realisasi belanja mencapai 87,5 persen dari target APBN atau mencapai Rp2.717,6 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN telah bekerja luar biasa keras selama tahun 2022 untuk menjaga perekonomian dan masyarakat dari berbagai guncangan global yang luar biasa, Sehingga momentum pemulihan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpelihara.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menguraikan bahwa belanja negara sebesar Rp 2.717,6 triliun tersebut terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 954,4 triliun yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai, balanja barang dan belanja modal. Kemudian belanja non K/L sebesar Rp1.013,5 triliun yang dipergunakan untuk membayar kompensasi , pemberian subsidi, dan program kartu pra kerja.
“Untuk para masyarakat yang terus mencari kerja dan mencari keahlian serta pelatihan kita telah menaikkan kartu prakerja sebesar Rp17,8 triliun, dari tadinya pagunya hanya Rp7 triliun. Siapa yang menikmati? sekali lagi masyarakat, yaitu dalam bentuk pelatihan, insentif mencari kerja dan juga insentif untuk memberikan feedback survei. Ini adalah APBN yang langsung dinikmati masyarakat,” katanya dikutip dari keterangan resminya, Selasa kemarin (20/12).
Selain itu, dalam belanja negara juga terdapat komponen penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp749,75 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari penyaluran untuk kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Pendanaan Otonomi Khusus (Otsus), serta Dana Desa (DD).
“Kalau kita lihat dari APBD sekali lagi, dengan transfer Rp749,75 daerah masih memiliki sumber penerimaan lain yaitu pendapatan asli daerah. dan kita lihat perekonomian daerah di seluruh Indonesia juga sudah mulai menunjukkan kebangkitan sesuai dengan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menkeu.
Di lihat dari sisi penerimaan daerah, pajak daerah mengalami kenaikan 9,4 persen yang menggambarkan kegiatan ekonomi di daerah yang mulai meningkat, terutama ditunjukan oleh pertumbuhan pajak jenis konsumtif (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan bahan bakar kendaraan bermotor).
Di sisi lain, belanja pemerintah daerah hingga akhir November 2022 tercatat sebesar Rp 858,01 Triliun Rupiah atau naik sebesar 1,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai Rp323,67 triliun, belanja barang 236,95 triliun, belanja modal Rp105,87 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 191,53 triliun.
“Ini adalah kenaikan yang sangat baik dan kita harapkan semakin produktif dari belanja belanja di daerah,” ucapnya.
Di samping itu, komponen belanja negara lainnya adalah untuk pembiayaan investasi yang tercatat hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun. Dana ini disalurkan terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti PT Adhi Karya, Waskita, dan Hutama Karya yang telah terealisasi.
Selain itu, juga disalurkan untuk PLN dalam rangka elektrifikasi, peningkatan SDM melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dukungan terhadap insfrastruktur proyek strategis nasional melalui LMAN, dukungan pembiayaan Perumahan melalui PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) persero, serta dukungan pemerintah terhadap penerbangan nasional Indonesia melalui PT Garuda Indonesia.
“Kita berharap Garuda akan bisa menjadi Airline yang sehat, tentu saja dengan berbagai langkah-langkah restructuring, penyehatan, serta bisa bertahan dan berkembang karena memang menjadi salah satu yang mendukung mobilitas masyarakat di Indonesia,” pungkasnya.
