RELUNG.ID — Deliar Marzoeki, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumatera Selatan, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri Palembang, ternyata sempat menjadi sorotan sebelumnya. Ia pernah bersitegang dengan perwakilan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2025.
Pada Selasa, 17 Desember 2024, Deliar terlibat adu argumen dengan Zainal, seorang perwakilan buruh, yang melabraknya karena kebijakan penetapan UMP yang dianggap tidak melibatkan serikat buruh.
Dalam video yang diunggah akun Instagram Sumselinfo.id, Zainal terlihat marah dan menyebut Deliar hanya memprioritaskan kepentingan pengusaha.
“Caro kau tu dak bener dengan kami ni. Kami ni la sujud syukur. Jangan pengusaha kau ajak kami idak,” ujar Zainal dengan nada tinggi.
Deliar mencoba menenangkan suasana dan menjelaskan bahwa penetapan UMP mengikuti jadwal dan prosedur. Ia juga menyebutkan pertemuan dengan asosiasi pengusaha sebagai bagian dari proses sebelum pengumuman resmi.
“Sesuai dengan jadwal Pak Gubernur jam 10 nak diumumke, bahwa ini akan ada pertemuan dulu dengan asosiasi. Karena asosiasi nggak neken. Dalam surat itu dibawak,” kata Deliar dalam video tersebut.
Pada Jumat, 10 Januari 2025, Deliar terjaring OTT oleh Kejari Palembang di kantor Disnakertrans Sumsel di kawasan Plaju, Palembang. Penangkapan ini diduga terkait kasus suap dalam pengurusan izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain Deliar, beberapa stafnya dan pihak pemberi suap juga turut ditahan.
Penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 40 juta. Hingga kini, pihak kejaksaan masih menyelidiki lebih dalam kasus tersebut.
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Deliar. Ia menegaskan akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadisnakertrans untuk mengisi kekosongan jabatan akibat kasus ini.
Elen juga mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumsel untuk bekerja sesuai aturan dan menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kasus OTT ini menjadi sorotan publik, mengingat sebelumnya Deliar sudah mendapat kritik tajam dari perwakilan buruh terkait kebijakan penetapan UMP yang dinilai kurang transparan.[AYK]
