RELUNG.ID – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang dengan total Rp20 juta yang diduga sebagai imbalan untuk meredam aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026.
Pengakuan tersebut viral di media sosial setelah Abdimaludin menyampaikan pernyataan terbuka yang kemudian tersebar luas dalam bentuk video.
Dalam pengakuannya, Abdimaludin menyebut uang tersebut dibagikan kepada sejumlah pihak dengan kisaran Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang, usai aksi demonstrasi selesai digelar.
Beberapa nama yang disebut turut menerima aliran dana tersebut di antaranya Wakil Ketua BEM FH Rafly Maulana Akbar, Pengurus BEM FH Mubarak Tuasamu, Ketua BEM FEB Pujiono, serta Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafi Bastian.
Namun hingga saat ini, belum diketahui secara pasti pihak yang diduga memberikan uang tersebut. Kampus maupun pihak mahasiswa masih melakukan penelusuran terkait sumber aliran dana.
“Saya mengaku bersalah dan meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi,” ujar Abdimaludin dalam keterangannya yang dikutip Selasa (23/6/2026).
Sebelumnya, Abdimaludin juga diketahui sempat bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah perwakilan mahasiswa usai aksi unjuk rasa di Istana Wakil Presiden.
Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari dialog antara mahasiswa dan pemerintah setelah aksi demonstrasi berlangsung.
Nama Abdimaludin kemudian menjadi sorotan publik setelah pengakuannya terkait dugaan penerimaan uang tersebut viral di media sosial, terutama karena sebelumnya ia sempat menyatakan bahwa aksi mahasiswa tidak ditunggangi pihak mana pun.
Dalam wawancara sebelumnya, ia menegaskan bahwa demonstrasi yang digelar pada 15 Juni 2026 merupakan gerakan murni mahasiswa.
“Saya sendiri menjawab terkait aksi kami di tanggal 15, tidak ada unsur yang ditunggangi kami,” ujarnya dalam wawancara di Studio Tribunnews, Rabu (17/6/2026).
Ia juga menyebut bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap sejumlah isu publik, serta membawa aspirasi rakyat kepada pihak terkait.
“Ini murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno,” katanya.
Abdimaludin juga sempat menyampaikan bahwa mahasiswa memberikan ultimatum 5×24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan mereka setelah pertemuan dengan Wakil Presiden.
Saat ini, pihak kampus dan mahasiswa UBK masih menelusuri lebih lanjut dugaan aliran dana tersebut, sementara publik menyoroti konsistensi pernyataan yang disampaikan sebelum dan sesudah aksi demonstrasi berlangsung.[YKP]
